MEDAN – Pemprov Sumatera Utara (Sumut) resmi mengalokasikan dana Rp430 miliar untuk percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Anggaran besar ini akan difokuskan pada lima bidang prioritas guna mengembalikan kondisi masyarakat dan infrastruktur ke keadaan normal.
Rincian Dana Per Sektor:
· Infrastruktur (perbaikan jalan, jembatan, tanggul, rumah): Rp275 miliar
· Bantuan Keuangan ke Pemda: Rp110 miliar
· Pendidikan (infrastruktur sekolah & SPP gratis): Rp36,8 miliar
· Kesehatan: Rp6,9 miliar
· Komunikasi & Informatika: Rp1,68 miliar
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, selain perbaikan fisik, pemprov juga akan membangun 200 unit Hunian Tetap (Huntap) senilai Rp1,2 miliar (Rp60 juta/unit). Jika BNPB telah menyediakan huntap, dana tambahan ini akan dialirkan untuk meningkatkan kualitas hunian.
Baca Juga :Bantuan Kemanusiaan Terus Mengalir, Pemko Batam Donasi Rp4,7 Miliar Bencana Sumut
“Kami tidak tinggal diam. Walaupun status darurat dicabut, pendampingan tetap berjalan. Tidak boleh ada lagi pengungsi saat puasa nanti,” tegas Bobby dalam Rakor Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumut di Kantor Gubernur, Medan.
Bantuan Langsung untuk Korban
BNPB di bawah Letjen TNI Suharyanto telah menyalurkan bantuan konkret untuk korban:
· Rp600.000 per jiwa per bulan bagi pengungsi
· Rp3 juta pengganti perlengkapan rumah
· Rp5 juta modal usaha bagi pedagang terdampak
· 5.951 unit huntap untuk Sumut (dari pusat)
“Kami pastikan semua korban telah mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak, baik di huntara, sewa, atau rumah kerabat yang dananya kami tanggung,” ujar Suharyanto.
Indikator Pemulihan
Menurut Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, pemulihan dinyatakan berhasil jika
1. Pemerintahan dari provinsi hingga desa berjalan normal
2. Layanan publik aktif
3. Akses darat lancar
4. Ekonomi bergerak
5. Ketersediaan BBM, listrik, air, dan internet stabil
“Secara umum Sumut sudah membaik. Tinggal beberapa daerah seperti Tapsel, Tapteng, Taput, dan Sibolga yang masih butuh percepatan,” jelas Tito.
Rapat koordinasi ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Surya, seluruh bupati/walikota terdampak, dan jajaran OPD terkait.
Dengan langkah konkret dan anggaran yang digelontor, pemulihan Sumut diharapkan berjalan cepat, masyarakat bangkit, dan ekonomi wilayah segera pulih. (Rel)
