Metro  

Badko HMI Sumut Desak Gubernur Tindak Tegas Perusak Hutan Sibayak

Yusril Mahendra. (Ist)
Yusril Mahendra. (Ist)

MEDAN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara mendukung penuh langkah Gubernur Sumatera Utara menindak tegas pelaku perusakan hutan di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, yang viral dan menuai sorotan publik di media sosial.

Ketua Umum Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra Butar Butar, menilai rekaman kerusakan tutupan hutan tersebut sebagai alarm keras rapuhnya pengawasan kawasan konservasi dan hutan lindung di Dataran Tinggi Karo.

Penindakan hukum dinilai mendesak untuk menyelamatkan fungsi hidrologis Gunung Sibayak sebagai daerah tangkapan air utama bagi Karo hingga hilir Medan dan Deli Serdang.

BACA JUGA  Sejarah, Pemanasan Piala Dunia U-17 Digelar di Sumut, Bobby Nasution: Pembuktian Sumut Bisa Gelar Laga Internasional

“Kami mendukung penuh langkah tegas Gubernur Sumatera Utara menyikapi perusakan kawasan Sibayak yang tengah menjadi sorotan publik. Penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada pencitraan sesaat, tetapi harus menyasar hingga aktor intelektual dan pemodal di balik aktivitas ilegal tersebut,” ujar Yusril di Medan.

Baca Juga : Bobby Nasution “Tegas” di Gunung Sibayak: Jalur Evakuasi Salah Dibuka, Motor Trail Tanpa Izin, Tutup & Tanam Kembali!

BACA JUGA  Preview Belgia vs Iran: Duel Hidup-Mati di Grup G Piala Dunia 2026

Secara ekologis, pembukaan lahan dan perusakan vegetasi di lereng vulkanik Sibayak mengancam stabilitas struktur tanah serta meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor di wilayah hilir.

Selain sanksi pidana maupun administratif, Yusril menegaskan negara wajib memaksa pihak perusak bertanggung jawab penuh melakukan pemulihan ekologis (ecological restoration) pada titik-titik yang telah terdegradasi.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan kewajiban rehabilitasi lahan kritis dinilai mutlak agar beban kerusakan lingkungan tidak ditanggung masyarakat.

Badko HMI Sumut juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) segera melakukan investigasi lapangan.

BACA JUGA  Bros, Rahasia Tampil Elegan Tanpa Terlihat Berlebihan

Audit seluruh perizinan di kawasan penyangga, dan memastikan reboisasi berjalan transparan dan terukur. (Rel)