MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mencegah dan menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Danau Toba.
Hal ini disampaikan melalui Sekda Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
“Karhutla mengancam ekosistem, pariwisata, dan kesehatan masyarakat,” tegas Togap.
Data BPBD Sumut mencatat 80 kasus Karhutla sejak 1 Juni–13 Juli 2025 dengan luas area terbakar mencapai 1.804,95 hektare. Separuh kasus terjadi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, meliputi 7 kabupaten, sementara sisanya tersebar di 14 kabupaten/kota.
Daerah Paling Rawan Karhutla
– KSPN Danau Toba: Samosir (12 kasus), Toba (9), Karo (8), Simalungun (4), Humbanghasundutan (3), Tapanuli Utara (2), Dairi (3).
– Luar KSPN: Tapanuli Tengah (10 kasus), Padanglawas Utara (7), Sibolga (5), Langkat (4).
Sebagai UNESCO Global Geopark, Danau Toba memiliki nilai ekologis dan budaya tinggi, namun rentan kerusakan akibat pembakaran lahan. BPBD Sumut bersama TNI/Polri, Kementerian LHK, dan pemerintah daerah akan intensifkan patroli, pemetaan daerah rawan, dan sosialisasi melibatkan tokoh adat & agama.
“Kami fokus pada pencegahan dan penegakan hukum,” ungkap Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih. Rapat ini dihadiri BMKG Sumut, Kementerian Kehutanan, Forkopimda, dan perwakilan 7 kabupaten KSPN untuk perkuat koordinasi antisipasi Karhutla.
Dampak Karhutla tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga ganggu sektor pariwisata dan kualitas udara. Dengan langkah sinergis ini, Pemprov Sumut berharap Danau Toba tetap lestari dan aman untuk wisatawan. (FD/Rel)
