Cari Solusi Jangka Panjang, Pemkab Simalungun Satukan Langkah Cegah Banjir Serbalawan

SIMALUNGUN – Upaya melindungi warga dari ancaman banjir yang berulang kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Melalui rapat koordinasi lintas pihak, Pemkab berupaya mencari solusi menyeluruh agar masyarakat Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, tidak lagi hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan.

Rapat koordinasi penanganan banjir tersebut digelar di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Senin (22/12/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang digelar di Serbalawan pada 16 Desember 2025, setelah banjir kembali merendam kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati Simalungun, menyampaikan bahwa berbagai upaya darurat sebenarnya telah dilakukan, termasuk mencoba menahan aliran air dari hulu agar tidak masuk ke kawasan pasar bawah Serbalawan.

Namun, banjir masih terjadi dan belum tertangani secara optimal. Ia berharap kajian yang dipaparkan oleh konsultan dari Universitas Sumatera Utara (USU) dapat menjadi pijakan kuat untuk langkah penanganan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Menurut Mixnon, persoalan banjir di Serbalawan selama ini kerap berulang karena belum adanya kajian komprehensif yang benar-benar menjadi dasar penanganan.

Ia menekankan pentingnya solusi yang tuntas dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Yang terpenting adalah hasilnya jelas dan terarah, dengan prinsip mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Penanganan banjir, lanjut Mixnon, tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah nagori, para camat, perusahaan perkebunan, hingga kementerian terkait.

Salah satu perhatian utama adalah persoalan lingkungan dan sampah, termasuk penentuan lokasi Tempat Penampungan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), agar upaya penanganan banjir tidak justru memunculkan masalah baru.

Selain itu, normalisasi Sungai Sikkam juga menjadi kebutuhan mendesak. Mixnon mengungkapkan bahwa sungai tersebut telah puluhan tahun tidak dinormalisasi, sementara kewenangan berada di Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Pemkab tidak bisa bertindak sendiri. Kami akan menyurati BWS secara resmi, bahkan jika perlu sampai ke kementerian, agar titik-titik yang perlu dinormalisasi segera ditangani,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Tim Lembaga Penelitian USU yang ditunjuk sebagai konsultan memaparkan hasil kajian awal terkait penyebab banjir.

Perwakilan tim, Ivan Indrawan, menyebut banjir yang terjadi hampir setiap tahun menunjukkan perlunya penanganan yang serius dan terintegrasi.

Menurut Ivan, penanggulangan banjir membutuhkan kerja bersama, mulai dari analisis kondisi eksisting, survei lapangan, hingga pengaturan alur limpasan air agar tidak langsung membebani kawasan permukiman warga.

Ia menyampaikan sejumlah rekomendasi teknis, di antaranya pembangunan embung di alur limpasan kebun Bridgestone untuk menahan debit air, pembuatan longstorage di parit batas kebun, sumur resapan di kawasan perumahan Dolok Maraja, serta rorak di area kebun Pondok Baru Dolok Silangit untuk memperlambat laju air.

Rekomendasi lain mencakup pembangunan sudetan untuk membagi debit aliran, normalisasi parit dan sungai mati, perbaikan sistem drainase permukiman agar tidak terfokus ke satu titik, serta peningkatan kapasitas box culvert dan perbaikan pintu air PLTA dan irigasi.

Rapat ditutup dengan kesepakatan pembentukan beberapa tim kerja yang akan mulai bergerak pada Januari mendatang. BPBD Simalungun ditetapkan sebagai sektor utama dalam koordinasi penanganan banjir, dengan harapan langkah-langkah konkret yang diambil dapat benar-benar menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Serbalawan. (RS)