JAKARTA – Paradigma lama bahwa aset daerah hanyalah beban administratif resmi dipatahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Di hadapan Komisi II DPR RI, Wakil Gubernur Surya membeberkan strategi “New Wave” yang mengubah Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi mesin penggerak ekonomi baru.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema evaluasi pengelolaan aset di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026), Wagub Surya menegaskan bahwa era pencatatan pasif telah berakhir.
“Kita ubah paradigma. Aset harus clear and clean, lalu dipetakan potensinya untuk menyokong PAD,” tegasnya.
Langkah konkretnya? Pemprov Sumut mempercepat sertifikasi, inventarisasi, hingga digitalisasi tata kelola aset.
Tujuannya bukan sekadar menghindari sengketa, melainkan memaksimalkan nilai ekonomis. Setiap jengkal tanah dan properti daerah kini diproyeksikan sebagai ruang investasi baru yang produktif.
Tak hanya BMD, pembenahan internal BUMD juga menjadi sorotan. Melalui skema transformasi bisnis yang akuntabel, Wagub Surya menuntut setiap klaster BUMD untuk inovatif dan profesional.
“Monitoring ketat kita lakukan. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung pada penguatan fiskal, yang akhirnya membiayai infrastruktur dan pelayanan publik,” tambahnya.
Respons positif datang dari anggota Komisi II DPR RI. Langkah proaktif Sumut dinilai sebagai role model tata kelola aset yang layak direplikasi daerah lain.
Hadir mendampingi Wagub, Pj Sekda Timur Tumanggor, Kepala Bapenda Sutan Tolang Lubis, Plt Kadis PMD Muhammad Suib, Kadis Pertanian Fariz Hutagalung, dan Kepala Badan Penghubung Ichsanul Arifin Siregar.
Dengan strategi ini, Sumut tak hanya memperkuat kapasitas fiskal, tetapi juga membuktikan bahwa aset negara bisa jadi berkah nyata bagi kesejahteraan rakyat. (Rel)
