DPRD Medan Mengamuk: Pemko Dituding Main-Main Tangani Banjir
MEDAN – Rapat panas meledak di ruang Banmus DPRD Medan hari ini! Komisi IV DPRD Kota Medan membara kemarahan atas sikap Pemko Medan yang dinilai setengah hati dan tidak serius menangani banjir kronis yang terus menyiksa warga.
Padahal, baru sebulan lalu banjir besar akhir November 2025 merendam hampir seluruh kota, memaksa puluhan ribu warga mengungsi dan berkontribusi pada tragedi bencana di Sumut yang menewaskan ratusan jiwa.
Sorotan tajam tertuju pada minimnya kehadiran pejabat Pemko Medan di rapat strategis ini. Bahkan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) pun absen!
Ini dianggap sebagai bukti nyata ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat yang setiap hujan deras harus was-was rumahnya tenggelam.
Anggota DPRD Renville tak sungkan membongkar boroknya Pemko Medan gagal total tunjukkan komitmen! Dengan anggaran fantastis Rp1,5 triliun untuk pengendalian banjir, mereka sendiri pesimis bisa tuntaskan masalah ini. Normalisasi sungai mangkrak, alat berat amphibi cuma dua unit, sementara pusat hanya kasih Rp250 juta per sungai – jauh dari cukup.
Renville mendesak APBD Medan dimaksimalkan untuk aksi nyata, dan pada Januari 2026, DPRD harus sudah pegang laporan resmi penggunaan dana banjir. Jangan sampai uang rakyat menguap sia-sia.
Nada lebih keras datang dari Paul Mei Anton Simanjuntak. Kamis depan, ia siap ribut besar kalau pembahasan banjir masih amburadul dan tak hasilkan solusi! Ini bukan soal politik, tapi keselamatan dan derita warga yang tiap tahun jadi korban.
Datuk Iskandar Muda ikut menyengat, mempertanyakan langkah konkret Pemko pasca-banjir besar kemarin. “Apa yang sudah dilakukan? Penyempitan drainase di Metrologi Citraland jelas picu banjir lebih parah di Medan, tapi dibiarkan saja! Ini kelalaian fatal,” tegas Iskandar.
Para wakil rakyat ini kompak berharap program penanganan banjir dijalankan serius dan terukur, agar 2026 benar-benar jadi tahun perubahan bukan lagi tahun banjir dan air mata warga Medan.
Warga Medan, sudah saatnya suara kita didengar! Banjir bukan musibah alam semata, tapi akibat kelalaian berulang. Tagih janji pejabat, kawal anggaran, dan tuntut aksi nyata. (FD)