Gubernur Bobby Nasution Pacu Perizinan Cepat, Wujudkan Rumah Subsidi untuk Rakyat Sumut
MEDAN – Dalam upaya mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah Subsidi nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah strategis.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, secara resmi menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk mempercepat layanan perizinan bangunan, khususnya bagi rumah sederhana.
Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni yang terjangkau.
“Kami mendorong percepatan layanan, termasuk penguatan sistem digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG),” jelas Chandra Dalimunthe, Plt. Kepala Dinas PMPTSP Sumut, di Kantor Gubernur, Kamis (23/10/2025).
Permudah Rakyat, Hilangkan Biaya Tambahan
Tidak hanya mempercepat, kebijakan ini juga dirancang untuk meringankan beban masyarakat. Chandra menyampaikan dua terobosan penting:
1. Penghapusan Kewajiban Konsultan: Untuk rumah sederhana, MBR tidak lagi diwajibkan menggunakan jasa konsultan. Proses perizinan dapat menggunakan sistem prototype bangunan.
2. Sosialisasi yang Luas: Pemerintah daerah akan gencar melakukan sosialisasi agar informasi ini dapat diakses oleh semua kalangan.
“Semua upaya ini bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, membantu MBR mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri,” tegas Chandra.
Kolaborasi Kunci Sukses
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR ke perumahan MBR di Binjai dan Deliserdang pada 10 Oktober lalu. Bobby Nasution menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pengembang swasta.
“Kami akan mendorong pemanfaatan lahan milik pemprov dan pemkab/pemko untuk mempercepat program ini. Keyakinan kami penuh, program ini akan membawa manfaat besar bagi rakyat kecil,” pungkas Gubernur.
Dengan komitmen kuat ini, Program 3 Juta Rumah Subsidi diharapkan dapat berjalan sukses di seluruh penjuru Sumatera Utara, menjawab kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. (Rel)