DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memproyeksikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp4,18 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,64 triliun, meningkat dari realisasi 2026 yang tercatat Rp1,27 triliun.
Proyeksi tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPRD Deli Serdang melalui penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Jumat (13/11/2026).
Kesepakatan ditandatangani Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo bersama Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra dan Agustiawan Saragih.
Dalam penyampaian nota pengantar Bupati terhadap RAPBD 2027, Lom Lom mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD. Masukan dan koreksi legislatif menjadi bagian dari penyempurnaan perencanaan anggaran agar lebih terukur dan tepat sasaran.
“Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, kita telah menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta skala prioritas,” ujar Lom Lom.
Dalam KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4.185.647.540.707, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4.790.282.360.170. Penerimaan pembiayaan dipatok Rp657.634.819.463 dan pengeluaran pembiayaan Rp53 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp604.634.819.463.
Kebijakan anggaran 2027 mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Daerah yang Sehat, Inklusif dan Berkelanjutan”. Pemkab Deli Serdang menyiapkan 10 prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga infrastruktur.
Di sektor pelayanan publik, pemerintah menargetkan penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dengan penambahan tersebut, jumlah loket pelayanan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan ditargetkan mencapai 329 loket.
Pada sektor kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS ditargetkan mencapai 98,8 persen melalui program UHC Prioritas. Pemkab juga merencanakan pembangunan tahap II RS Hamparan Perak dan satu puskesmas di Kecamatan Percut Sei Tuan.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan pembangunan 222 ruang kelas baru, terdiri atas dua ruang kelas PAUD, 217 ruang kelas SD, dan tiga ruang kelas SMP. Pembangunan ini diarahkan untuk menambah daya tampung sekolah sekaligus mengurangi penerapan sistem belajar dua sesi atau double shift.
Di sektor pertanian dan perikanan, produksi padi ditargetkan mencapai 446.615 ton dan produksi perikanan 101.277 ton. Pemerintah juga merencanakan pembangunan 100 kolam baru. Sementara realisasi investasi ditargetkan mencapai Rp7,35 triliun.
Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dipatok 30,03 persen. Selain itu, peningkatan UKM/IKM naik kelas ditargetkan sebesar 2,81 persen serta pembangunan 238 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Untuk infrastruktur, Pemkab menargetkan kondisi jalan baik mencapai 79 persen dan jalan mantap 100 persen melalui penanganan sepanjang 560,05 kilometer. Cakupan layanan irigasi juga ditargetkan mencapai 91,63 persen.
Program pembangunan lainnya meliputi pembangunan alun-alun di lima kecamatan, penanganan delapan kawasan kumuh, serta rehabilitasi 672 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Pemkab Deli Serdang juga melanjutkan program beasiswa bagi masyarakat kelompok desil 1–5, termasuk Beasiswa Indonesia Emas bagi putra-putri terbaik daerah.
Lom Lom berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan KUA-PPAS tersebut sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum dituangkan dalam RAPBD 2027.
“Kami berharap pengawalan dan kerja sama yang baik ini terus berlanjut pada tahap-tahap penganggaran berikutnya, sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan harus dilihat dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat dan menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Karena itu, ia meminta Pemkab menjaga fokus dan konsistensi dalam menjalankan 10 prioritas pembangunan.
“Visi tersebut tidak boleh berhenti sebagai rumusan normatif dalam dokumen perencanaan maupun sekadar pemenuhan administrasi pemerintahan. Sebaliknya, harus diterjemahkan secara konkret melalui kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, dengan hasil yang terukur serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Misnan.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi dasar bagi Pemkab dan DPRD Deli Serdang melanjutkan pembahasan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027. (RS)
