GUNUNGSITOLI – Sebuah babak baru dalam tata kelola pemerintahan Sumatera Utara sedang berlangsung di ujung barat Indonesia.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution kembali menjalankan program berkantor di Kepulauan Nias selama lima hari, 5–9 Agustus 2026.
Namun yang membuat periode ini berbeda dari yang pertama (15–20 Juli 2026) untuk pertama kalinya, seorang gubernur mengajak langsung Komisi D DPRD Sumut untuk “ngantor bareng” di tengah masyarakat.
Ini bukan sekadar kunjungan kerja. Ini adalah legacy baru — warisan tata kelola pemerintahan yang inklusif, kolaboratif, dan agile.
Seperti dikatakan Akademisi Universitas Dharmawangsa Medan, Dr. Rahman Tahir, langkah Bobby membuka ruang pengawasan seluas-luasnya bagi legislatif di tengah lapangan merupakan terobosan visioner yang jarang dimiliki kepala daerah lain. “Gubernur kita ini sangat cerdas dan layak diapresiasi,” ujarnya.
Baca Juga : Bobby Nasution Siapkan RSUD dr. M. Thomsen Jadi RS Regional Kepulauan Nias
Tujuh anggota Komisi D DPRD Sumut mendampingi Bobby, dipimpin Ketua Komisi D Timbul Jaya Hamonangan Sibarani dan Sekretaris Defri Noval Pasaribu. Mereka hadir bukan sebagai tamu, melainkan mitra pengawas pembangunan.
“Bukan memboyong, tapi mereka ingin menemani saya. Walaupun sudah saya sampaikan, mereka ingin melihat langsung di lapangan. Makanya kita bawa mereka melihat bersama-sama.
Mereka juga bisa mengawasi kerja kita di lapangan dan kami siap diawasi. Inilah semangat kolaborasi,” tegas Bobby.
Komitmen ini tak sekadar simbolik. Bobby mengumumkan Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di Kepulauan Nias pada 2026 — meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang hanya Rp250–300 miliar. Anggaran ini menyasar infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Di sektor infrastruktur, proyek strategis mulai dikerjakan: peningkatan ruas Jalan Lotu–Lahewa sepanjang 2,5 km (Rp17 miliar) dan Jalan Lotu–Tuhemberuwa 4 km (Rp27 miliar) — akses utama yang puluhan tahun belum pernah diaspal.
Di sektor pendidikan, sekolah gratis untuk SMA/SMK sederajat di Nias mulai diterapkan. Di sektor kesehatan, Bobby meninjau langsung RSUD Thomsen dan menemui pasien.
Timbul Jaya menegaskan ini adalah momen bersejarah. Ini gubernur pertama yang berkantor di Kepulauan Nias. Selama ini hanya kunjungan biasa. Kami mengapresiasi semangat Gubernur membangun daerah tertinggal seperti Kepulauan Nias dan Sipiongot.
Sumut bahkan memiliki empat kabupaten tertinggal yang seluruhnya di Kepulauan Nias, dan kini tinggal Nias Utara yang masih menyandang status tersebut.
Defri Noval Pasaribu menilai kehadiran gubernur di lapangan memungkinkan persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan ditangani lebih cepat melalui pengambilan keputusan langsung.
“Ini model baru yang dilakukan gubernur agar lebih dekat dengan masyarakat. Gubernur ingin memangkas ketertinggalan Kepulauan Nias sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah provinsi,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif ini, Nias tidak lagi sekadar titik di peta tapi menjadi bukti bahwa kehadiran negara bisa dirasakan oleh setiap warga di pelosok negeri. (Rel)
