GUNUNGSITOLI — Di balik proyek rehabilitasi irigasi Afia senilai Rp8,6 miliar, ada skema kolaborasi yang jarang jadi sorotan irigasi di bawah 1.000 hektar sebenarnya kewenangan kabupaten/kota, tetapi Pemprov Sumut turun tangan setelah Pemko Gunungsitoli mengusulkan kebutuhan lapangan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution meninjau proyek APBD Provinsi Sumut itu di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Kamis (29/10/2026).
Bobby menyebut dukungan anggaran diberikan agar potensi persawahan Afia tidak tertahan.
“Atas usulan Pak Wali Kota, Pemprov Sumut hadir mengoptimalkan potensi persawahan di tempat ini,” ujarnya.
Rehabilitasi mencakup empat titik Lokasi A 999 meter, B 250 meter, C 268,5 meter, dan D 985 meter. Dampaknya diproyeksikan menaikkan luas sawah potensial dari 135 hektar menjadi 167–170 hektar, dari luas baku sekitar 254 hektar.
Artinya, ada tambahan sekitar 32–35 hektar yang bisa lebih produktif—bukan angka kecil bagi petani Gunungsitoli.
Baca Juga : Sidak Kehadiran ASN, Bupati Simalungun Tegur OPD dan Soroti Irigasi 250 Hektare
Bobby juga berdialog dengan petani. Aspirasi yang muncul: harga pupuk bersubsidi, traktor, power thresher, dryer gabah, jalan usaha tani, dan perbaikan bendungan induk. Ini menandakan irigasi bukan proyek tunggal; ia harus dibarengi layanan alsintan dan akses pasar.
Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli mengapresiasi dukungan provinsi. Menurutnya, dari 254 hektar luas baku, baru 135 hektar yang potensial.
“Dengan selesainya jaringan irigasi ini, kami estimasi lahan potensial naik hingga 167–170 hektar. Dukungan Pemprov sangat berdampak langsung bagi hasil panen masyarakat,” tuturnya.
Bagi pembaca di Nias, isu ini penting: irigasi yang baik menahan risiko gagal panen, membuka intensitas tanam, dan menjaga pasokan pangan lokal.
Namun keberhasilan tak cukup diukur dari panjang saluran. Perlu pendampingan, jadwal air yang adil, penguatan kelembagaan petani, serta perawatan setelah proyek selesai. Jika konsisten, Afia bisa jadi contoh model “kota mengusulkan, provinsi mendukung, petani mengelola” untuk daerah kepulauan. (FD)
