Nusron Wahid Fokuskan Anggaran 2026 untuk Layanan Pertanahan Akurat dan Akuntabel
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran tahun 2026 secara bertanggung jawab guna memperkuat layanan pertanahan yang akurat, hati-hati, dan akuntabel. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Nusron menyampaikan bahwa Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN untuk tahun anggaran 2026 telah ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun. Anggaran tersebut, kata Nusron, akan digunakan untuk mendukung tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang. Ia menegaskan bahwa anggaran itu akan dijalankan secara prudent dan berbasis manajemen risiko.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun. Tambahan ini diperlukan untuk mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penguatan penataan ruang, serta kebutuhan belanja pegawai baru, baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menyatakan bahwa dukungan tambahan anggaran sangat dibutuhkan agar program strategis dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Khusus untuk PTSL, Nusron menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar seluruh bidang tanah di Indonesia segera terdata dan memiliki kepastian hukum.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Ia menilai Nusron sebagai sosok yang progresif dan layak mendapat dorongan penuh agar program-program prioritas kementerian dapat tercapai. Dede juga berharap tambahan anggaran difokuskan pada program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Sebagai informasi, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 tercatat mencapai 99,04 persen. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang telah berjalan. Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang mendampingi Nusron Wahid.(APC)