PAD Sumut Baru 59,15%, Wagub Surya Setop Rapat Biasa: 15 OPD-BUMD Wajib Satu Langkah
MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya tak ingin rapat hanya jadi rutinitas. Saat memimpin Rapim Akselerasi Percepatan Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester II 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (23/9/2026), ia menegaskan 15 OPD dan BUMD harus satu bahasa, satu langkah.
Pesannya tajam jangan ada ego sektoral jika target Rp6,9 triliun ingin tercapai.
Pemprov Sumut membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah lewat Keputusan Gubernur. Wagub Surya ketua, Sekda sekretaris, Kepala Bapenda koordinator.
Tim teknis melibatkan Bappelitbang, BKAD, Inspektorat, dan Biro Hukum. Sekda diminta memastikan semua anggota hadir di setiap evaluasi agar kendala tak menumpuk di akhir tahun.
Data BKAD per 22 September 2026: pendapatan daerah Rp8,9 triliun atau 69,8% dari target Rp12,8 triliun, naik dari 59,06% pada periode sama 2025. Tapi PAD baru 59,15%—sekitar Rp4,1 triliun dari target Rp6,9 triliun. Pendapatan transfer 82,66% (Rp4,8 triliun dari Rp5,8 triliun). Belanja 51,8%.
Rincian PAD: pajak daerah target Rp6,2 triliun, realisasi Rp3,5 triliun (56,59%). PKB 51,23%, PBBKB 65%, Pajak Air Permukaan Rp141 miliar dari Rp147 miliar, Pajak Rokok 50%. Retribusi daerah target Rp243 miliar, realisasi Rp165 miliar (67,96%).
PAD dari kekayaan daerah dipisahkan target Rp407 miliar, realisasi Rp325 miliar (79,7%). Bank Sumut setor dividen Rp265 miliar dari target Rp350 miliar; pos BUMD Bank Sumut Rp45,5 miliar (100%); PT PPSU Rp6,9 miliar (103,23%).
Mengapa penting? PAD adalah tulang punggung fiskal daerah. Semakin tinggi PAD, semakin lebar ruang belanja untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Jika target meleset, program pembangunan bisa tertunda. Karena itu, rapat ini bukan seremonial ia menentukan arah APBD Sumut.
Bagi Pemprov, capaian ini bukan alasan bersantai. Justru alarm: semester II adalah ujian. Evaluasi berkala dan pengawasan ketat diyakini mempercepat setoran.
Jika OPD dan BUMD bergerak bersama, target akhir 2026 masih bisa dikejar maksimal. Publik menunggu bukti, bukan sekadar janji rapat. (Rel)