MEDAN— Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Medan, Senin (26/10/2026), membuka ruang perdebatan soal pelayanan IGD RSU Wulan Windy.
Fokusnya bukan hanya antrean, tetapi dugaan keterlambatan penanganan pasien darurat, termasuk pasien meninggal dunia dan korban kecelakaan kereta api yang disebut baru mendapat perhatian sekitar pukul 11.00 WIB padahal kejadian sekitar 03.00–04.00 WIB. Rapat dihadiri manajemen RS dan BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi II, Janses Simbolon, mengaku kecewa. Ia bahkan menyebut sempat menyerahkan uang panjar Rp5 juta agar korban segera ditangani.
Menurutnya, administrasi dan pembiayaan tidak boleh menjadi penghambat pertolongan darurat. “Nyawa tidak bisa menunggu,” menjadi inti sorotan rapat.
Direktur RSU Wulan Windy, dr. Chairul Syah Putra, MKM, menyatakan pemeriksaan awal sudah dilakukan di IGD. Keluarga, katanya, telah diberi penjelasan soal pilihan menunggu pemeriksaan dokter spesialis atau mengikuti antrean layanan.
Namun Janses membantah dan mengaku menyaksikan langsung kondisi di lapangan. Perbedaan keterangan itu memicu debat.
BPJS Kesehatan melalui Yasmine Ramadhana menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi fasilitas kesehatan.
Jika rumah sakit tidak memperbaiki standar pelayanan dan keselamatan pasien, teguran menjadi tindak lanjut yang mungkin. Ia menegaskan pengawasan bukan formalitas, tetapi bagian dari perlindungan pasien.
Kepala Dinkes Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, menegaskan keselamatan jiwa pasien adalah prioritas. Persoalan administrasi, penjaminan, dan pembiayaan dapat dikoordinasikan melalui PIC yang disiapkan Dinas Kesehatan. “Nyawa manusia lebih penting dari segalanya,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, berharap RDP menghasilkan perbaikan nyata, khususnya penanganan pasien gawat darurat.
Bagi warga, isu ini bukan sekadar rapat ini ujian apakah rumah sakit mengutamakan keselamatan atau prosedur. Perbaikan harus terukur, bukan sekadar klarifikasi. Publik menunggu tindak lanjut, bukan janji. (FD)
