Pemprov Sumut & Kementerian PPPA Bersinergi Perkuat Perisai Perempuan dan Anak
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengukuhkan komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan strategis bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Kerja sama lintas sektor ini melibatkan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi untuk menciptakan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang lebih solid di Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan anak adalah agenda prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
“Komitmen kami nyata. Berkat kerja keras berbagai pihak, kami berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,425 menjadi 0,399 pada 2024,” papar Surya usai penandatanganan di Kantor Gubernur Sumut, kemarin.
Namun, perjalanan masih panjang. Wagub Surya mengungkap fakta memilukan bahwa hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut.
“Angka ini adalah alarm bagi kita semua. Kami akan perkuat kolaborasi dengan semua pihak, dari lembaga perlindungan, pendidikan, hingga penegak hukum untuk memutus mata rantai kekerasan,” tegasnya.
Apresiasi tinggi datang dari Menteri PPPA, Arifah Fauzi. Ia menyoroti prestasi gemilang Sumut yang meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023. Tak hanya itu, pada 2025, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut juga menyandang gelar Kota Layak Anak (KLA).
Deretan Prestasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2025:
· Kategori Nindya (Tertinggi): Deliserdang
· Kategori Madya: Medan, Labuhanbatu Utara, Tebingtinggi, Labuhanbatu, Serdangbedagai
· Kategori Pratama: Binjai, Asahan, Batubara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, Padanglawas Utara
Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Sumatera Utara yang aman, adil, dan menjamin masa depan yang cerah bagi setiap perempuan dan anak. (Rel)