Peringkat 19 dari 33! Pemko Medan Gerak Cepat Perbaiki Integritas Didampingi KPK
MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengambil langkah serius untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hal ini mendesak dilakukan setelah nilai pengawasan MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention) Pemko Medan pada 2025 tercatat hanya 18,5, menempatkannya di peringkat 19 dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Komitmen perbaikan ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Waas, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Balai Kota, Rabu (8/10/2025).
“Intinya semua ini kita lakukan untuk kebaikan kota dan bangsa. Kita ingin integritas semakin baik dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance,” tegas Rico Waas di hadapan jajaran pimpinan daerah dan perwakilan KPK.
Fokus pada Pencegahan, Bukan Penindakan
Dalam rapat tersebut, Kepala Satgas KPK, Uding Juharudin, menegaskan bahwa peran utamanya adalah melakukan pencegahan korupsi secara sistemik. MCSP dan SPI adalah instrumen kunci untuk menutup celah korupsi dengan memperbaiki sistem tata kelola.
“MCSP menjadi panduan penting mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun, selain sistem, integritas individu aparatur adalah pondasi utama,” jelas Uding.
Ia menambahkan, integritas itu harus lahir dari kesadaran untuk jujur, bukan sekadar karena takut diawasi manusia, melainkan karena merasa diawasi oleh Tuhan.
Dukungan Penuh untuk Independensi Pengawas Internal
Sebagai bentuk komitmen nyata, dalam rapat tersebut juga ditandatangani Berita Acara yang menjamin independensi penuh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Inspektorat Kota Medan kini memiliki kewenangan penuh dan tanpa batas untuk mengakses seluruh informasi, aset, dan personel di lingkungan Pemko Medan guna mendukung tugas pengawasannya.
Wali Kota Rico Waas dan Sekda Wiriya Alrahman menyetujui piagam ini, yang memastikan proses pengawasan terbebas dari intervensi pihak manapun. (Rel)