SIMALUNGUN – Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, membantah informasi yang menyebut kas pemerintah daerah kosong.
Berdasarkan pengecekan yang dilakukan, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Simalungun saat ini hampir mencapai Rp450 miliar.
Penegasan itu disampaikan Mixnon saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Senin (26/10/2026).
“Sudah kita lakukan pengecekan. Di kas Ada Rp450 miliar. Atas dasar apa dinyatakan kas Pemkab Simalungun kosong?” tegas Mixnon mewakili Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih.
Mixnon menegaskan, pengelolaan keuangan daerah tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ia juga memastikan pemerintah kabupaten menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pemerintah Kabupaten Simalungun selalu transparan dalam setiap melakukan kegiatan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, dan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Mixnon menjelaskan bahwa pencairannya tidak berkaitan dengan isu kas daerah kosong. Pembayaran TPP, kata dia, didasarkan pada kedisiplinan dan evaluasi kinerja masing-masing pegawai.
“TPP itu terkait dengan disiplin pegawai. Bagi yang tidak hadir dan tidak melaporkan kinerjanya setiap hari akan kita hentikan atau kita kurangi. Artinya ada standarnya dan setelah dievaluasi baru kita bayarkan. Tidak ada hubungannya dengan kas kosong,” jelasnya.
Baca Juga; Sekda Simalungun Tinjau Lokasi HUT RI ke-81, Pastikan Persiapan Maksimal
Ia menambahkan, penggunaan SIPD memungkinkan transaksi keuangan pemerintah daerah dipantau secara transparan, termasuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Sistem tersebut mencatat penerimaan yang masuk ke RKUD beserta sumber dananya.
“Pemerintah kabupaten maupun kota tidak bisa berbohong, karena sudah memakai aplikasi SIPD. Menteri Dalam Negeri pun bisa mengetahui berapa yang masuk dalam RKUD, termasuk sumbernya. Semua akan terlihat di SIPD,” katanya.
Menanggapi persepsi mengenai keterlambatan pembayaran kegiatan, Mixnon menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menunda pembayaran. Namun, setiap pencairan harus melewati tahapan administrasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan sumber dana.
“Tidak ada penundaan pembayaran, hanya saja ada tahapan dan regulasi yang harus dipatuhi. Saat ini kita melakukan penertiban melalui SIPD dan tidak ada kegiatan yang tidak dibayarkan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan sumber dananya,” ungkapnya.
Menurut Mixnon, pencairan dana juga harus didukung sumber anggaran yang jelas dan dokumen yang sah.Transfer pembayaran kepada pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa kontrak yang jelas dengan pemerintah daerah.
“Saat ini kita tidak bisa menarik uang tanpa sumber yang jelas. Tidak bisa saat mentransfer tanpa ada kontrak dengan pemerintah. Pihak ketiga maupun pihak kedua pun baru bisa dilakukan transfer jika ada kontrak yang jelas,” tegasnya.
Mixnon turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa kebenaran dan sumbernya.
Ia mempersilakan masyarakat maupun wartawan meminta klarifikasi langsung kepada pemerintah daerah jika menemukan informasi yang diragukan.
“Kalau ada informasi atau isu yang didengar, agar lihat sumbernya dari mana. Kalau ada keraguan, silakan bertanya kepada pemerintah, termasuk media pun, pemerintah pasti akan merespons,” ujarnya.
Ia menyebutkan, masyarakat dapat memanfaatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun untuk memperoleh informasi resmi. Pertanyaan yang memerlukan penjelasan teknis akan diteruskan kepada instansi terkait.
Mixnon menegaskan, keterbukaan informasi publik tetap menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan Kabupaten Simalungun. Ia meminta masyarakat memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.(RS)
