Sistem Barcode Parkir Medan Ditolak Jukir: Anggota DPRD Minta Pemko Tegas dan Sosialisasi Massal!

202

MEDAN – Protes Jukir vs Warga Berlangganan Parkir : Anggota DPRD Medan Lailatul Badri Desak Dishub Ambil Langkah Konkret!

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri (Lela), menegaskan Pemko Medan harus lebih agresif menyosialisasikan sistem barcode parkir berlangganan untuk menghentikan keributan antara juru parkir (jukir) dan pengguna layanan.

Pasalnya, penolakan jukir terhadap sistem ini kerap memicu konflik dan keresahan warga yang sudah membayar langganan.

Akar Masalah: Jukir Tolak Barcode, Warga Dipaksa Bayar Dua Kali
Lela mengungkapkan, banyak warga mengeluh karena meski sudah membayar parkir berlangganan, mereka dipaksa bayar lagi oleh jukir saat parkir di tepi jalan.

“Siapa mau bayar dua kali? Sistem barcode ini harusnya jadi solusi, bukan malah bikin ribut,” tegas politisi PKB ini kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Menurutnya, penolakan jukir terjadi karena sosialisasi dari Dishub Medan masih minim. “Dishub harus turun tangan, beri penjelasan ke pengelola parkir dan jukir. Kalau bandel, beri sanksi tegas ke pengusahanya!” tambah Lela.

Solusi Lela: Ultimatum ke Pengelola Parkir dan Rapat Darurat
Lela menyarankan langkah konkret:
1. Dishub Medan menggelar rapat darurat dengan seluruh pengusaha pengelola parkir.
2. Berikan ultimatum kepada pengelola yang jukirnya tetap menolak sistem barcode.
3. Perkuat pengawasan real-time di lokasi parkir rawan konflik.

“Kami sudah anggarkan sistem ini di APBD 2024-2025. Jangan sampai dana Rp miliaran ini sia-sia karena penolakan jukir!” tegasnya.

Dampak Jika Diabaikan: Anggaran Membengkak, Kepercayaan Publik Anjlok
Lela memperingatkan, jika Pemko Medan lamban bertindak, DPRD akan evaluasi kebijakan parkir berlangganan.

“Ini jadi catatan kami. Kalau terus ditolak, kami akan panggil pihak terkait untuk klarifikasi,” ancamnya.

Masyarakat Medan: “Kami Butuh Kepastian, Bukan Keributan!
Sejumlah pengendara di Medan mengaku frustrasi. “Sudah bayar langganan Rp 500.000/bulan, tapi tiap parkir masih dimintai uang. Jukir bilang barcode-nya error,” keluh Andi, salah satu pengguna sistem. (FD)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com