Sumut Raih Opini Tertinggi Ombudsman, Bukti Pelayanan Publik Makin Profesional
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih prestasi gemilang dengan meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan bergengsi ini menobatkan Sumut sebagai salah satu pemerintah daerah dengan tata kelola dan pelayanan publik terbaik di Indonesia.
Penyerahan opini dilaksanakan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026). Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi tertinggi atas kerja keras Pemprov Sumut dalam membenahi sistem pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.
“Pencapaian ini adalah bukti nyata implementasi visi-misi Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan,” ungkap Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Sulaiman Harahap, di Medan, Senin (2/2/2026).
“Tidak ada indikasi maladministrasi yang signifikan. Ini menunjukkan reformasi birokrasi kita berjalan efektif.”
Apa Arti Opini Kualitas Tinggi Ombudsman?
Opini ini merupakan penilaian komprehensif Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan survei kepatuhan sebelumnya, penilaian baru ini fokus pada pencegahan maladministrasi—seperti penundaan, penyimpangan prosedur, dan pelayanan tidak profesional.
Raihan Sumut membuktikan unit pelayanan di daerah itu telah bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan, “Jika BPK menilai tata kelola anggaran, Ombudsman menilai output-nya, yaitu pelayanan publik. Ini menjadi cerminan nyata kualitas pelayanan.”
Dukungan dan Apresiasi Tingkat Nasional
Acara penyerahan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Yusril menekankan bahwa pelayanan publik adalah bentuk kehadiran negara yang langsung dirasakan rakyat.
“Hukum dirasakan bukan hanya dalam teks undang-undang, tetapi dalam antrian layanan, kejelasan prosedur, kepastian waktu, dan sikap aparatur,” tegas Yusril.
Keberhasilan Sumut ini menjadi benchmark bagi daerah lain. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Dampak bagi Masyarakat Sumut
Dengan predikat ini, masyarakat Sumatera Utara dapat semakin percaya dan merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan manusiawi. Mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan semua diharapkan mengacu pada standar tinggi tanpa cacat administrasi.
“Ini menjadi pendorong untuk mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” tutup Sulaiman Harahap.
Prestasi ini bukan akhir, tetapi awal dari komitmen berkelanjutan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang prima. (Rel)