SIMALUNGUN – Realisasi penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Simalungun tahun 2026 baru mencapai 45,81 persen hingga Oktober. Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengakui masih diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar anggaran tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Anton saat menerima kunjungan kerja Tim Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Selasa (27/10/2026).
Anton menjelaskan, meski Simalungun bukan daerah yang terdampak langsung bencana alam, kabupaten tersebut menerima tambahan alokasi TKD 2026 sebesar Rp412,937 miliar. Dana itu telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 dan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ.
Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kegiatan prioritas, antara lain mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanganan pohon dan perbaikan lingkungan, bantuan keuangan bagi daerah terdampak bencana, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, hingga peningkatan fasilitas pelayanan dasar.
“Tambahan TKD ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan pascabencana, tetapi juga menjadi upaya menjaga keberlangsungan pembangunan, pelayanan publik, dan stabilitas kehidupan masyarakat,” kata Anton.
Ia mengakui pelaksanaan kegiatan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kenaikan harga material, kondisi cuaca, dan karakteristik geografis di sejumlah wilayah. Meski demikian, Pemkab Simalungun berkomitmen mempercepat pelaksanaan program dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Keberhasilan pemanfaatan anggaran tidak diukur dari besarnya realisasi, tetapi juga dari kualitas hasil pekerjaan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Anton berharap kunjungan Satgas PRR menghasilkan rekomendasi konstruktif sekaligus dukungan kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah pada tahun mendatang.
Tim yang dipimpin Koordinator Satgas PRR Wilayah Sumatera Utara, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan tambahan TKD. Fadjar mengapresiasi sambutan Pemkab Simalungun dan menyatakan tim melihat pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat, termasuk di RSUD Tuan Rondahaim Saragih.
“Kami melihat secara riil di lapangan bahwa dana tersebut sudah dimanfaatkan sangat baik sesuai peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti RSUD Tuan Rondahaim sudah memanfaatkannya, itu sangat baik,” ujarnya.
Fadjar juga mengapresiasi capaian realisasi 45,81 persen yang dinilainya menunjukkan perkembangan. Namun, angka tersebut masih menyisakan lebih dari separuh anggaran yang perlu direalisasikan.
Setelah pertemuan, tim melanjutkan peninjauan terhadap progres pembangunan dan rehabilitasi RSUD Tuan Rondahaim Saragih serta ruas Jalan Lingkar Kota Pematang Raya. Tim Satgas PRR dijadwalkan berada di Simalungun hingga 29 Oktober 2026 untuk menuntaskan rangkaian monitoring dan evaluasi. (RS)
