MEDAN l Anggota DPRD Medan, Lailatul Badri mendukung penuh wacana penghapusan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan pemerintah.
Menurut politisi PKB Kota Medan ini, selama ini sistem zonasi banyak menimbulkan kegaduhan. Hal tersebut berdasarkan banyaknya laporan dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya.
“Tujuan zonasi itu sebenarnya baik untuk pemerataan. Tapi, ternyata memang perlu di evaluasi. Sebab, fakta di lapangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berniat tidak baik. Misal ada KK yang bertambah, yang sebelumnya tidak ada lalu tercantum di KK. Belum lagi adanya siswa dari jarak sekolah dekat, tapi tidak bisa diterima masuk. Ini sudah beberapa kali saya terima ,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, program ini juga diduga dimanfaatkan oknum oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan adanya istilah “jual bangku” dan persoalan lainnya.
“Jika pun ini dihapus sangat kita dukung. Bagaimana sistemnya itu akan kita serahkan kepada keputusan pemerintah,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen, Abdul Mu’ti menghapus sistem zonasi dalam PPDB.
Gibran merujuk pada pengalamannya saat menjabat Walikota Solo. Dimana, dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi.
“Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang PPDB. Ini perlu dikaji lagi,” kata Gibran. (FD)
