Metro  

Protes Perekrutan Kepling Medan Deli! Wakil Ketua DPRD Medan Tegur Camat: Jangan Langgar Mekanisme!

Hadi Suhendra, anggota dewan dari Dapil II. (Ist)
Hadi Suhendra, anggota dewan dari Dapil II. (Ist)

MEDAN – Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra menegur keras dugaan pelanggaran mekanisme perekrutan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kecamatan Medan Deli dan Kelurahan Titi Papan.

Hal ini memicu keresahan warga hingga memicu perpecahan dukungan di lingkungan 13 dan 14.

Pelanggaran Perwal No 21 Tahun 2021 Jadi Sorotan
Hadi Suhendra, yang juga Koordinator Komisi I DPRD Medan, menegaskan bahwa Camat Medan Deli dan Lurah Titi Papan diduga mengabaikan Peraturan Walikota (Perwal) No 21 Tahun 2021 tentang persyaratan dukungan minimal 30% warga untuk calon Kepling.

“Ini harus dipatuhi! Jangan sampai keberpihakan oknum aparat memicu kericuhan,” tegas politisi Golkar ini.

BACA JUGA  Komisi 1 DPRD Medan Minta Penambahan Mesin ADM

Warga Lingkungan 13 dan 14 Keluhkan Ketidaktransparanan
Pada Senin (21/4/2025), delegasi warga dari Lingkungan 13 dan 14 Kelurahan Titi Papan melaporkan keluhan ke DPRD Medan. Sariman perwakilan Lingkungan 13, menuding proses rekrutmen tidak transparan:

“SK Kepling harus ditinjau ulang. Dukungan warga tidak sesuai prosedur!”
Sementara Polen dari Lingkungan 14 meminta penundaan pengangkatan Kepling: “Ada indikasi manipulasi syarat dukungan 30%. Kami minta verifikasi ulang!”

DPRD Medan Desak Camat Medan Deli dan Lurah Titi Papan Tindak Tegas
Hadi Suhendra mendesak Komisi I DPRD Medan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Camat Medan Deli dan Lurah Titi Papan.

BACA JUGA  Diserbu Warga Parapat, Pangan Murah Simalungun Ludes di Hari Kedua Ramadan

“Kami akan pantau ketat agar tidak ada lagi pelanggaran mekanisme,” ujar Reza Pahlevi Lubis, anggota Komisi I yang turut mengawal kasus ini.

Muslim Harahap, anggota dewan lainnya, juga mendesak penundaan SK Kepling hingga verifikasi ulang selesai.

Peringatan Keras untuk ASN Pemko Medan
Hadi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan agar menghindari praktik kecurangan.

“ASN harus jadi contoh dalam menciptakan kondusivitas, bukan memecah masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA  Bukan Sekadar Beasiswa: Begini Cara Bobby Nasution Bangun "Benteng" Kesehatan Nias dari Akar

Masyarakat Medan Deli Menuntut Transparansi
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam rekrutmen Kepling, terutama di wilayah padat seperti Titi Papan. Warga berharap Pemko Medan segera menindaklanjuti protes mereka sebelum konflik sosial semakin meluas. (FD)