Metro  

Pemprov Sumut Percepat Pemulihan Pascabencana, 5 Kabupaten Masih Jadi Fokus Prioritas

H Surya didampingi beberapa Pimpinan OPD Sumut, mengikuti zoom meeting Rakor dalam rangka Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumut Tito Karnavian. (Kominfo Sumut Dok)
H Surya didampingi beberapa Pimpinan OPD Sumut, mengikuti zoom meeting Rakor dalam rangka Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumut Tito Karnavian. (Kominfo Sumut Dok)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat penyusunan rencana pemulihan pascabencana menyusul Rapat Koordinasi virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat (9/1/2026). Rakor yang diikuti Wagub Surya ini membahas kondisi terkini dan upaya rehabilitasi di wilayah terdampak di Sumatera.

Dalam rapat yang menghadirkan pimpinan tiga provinsi (Sumut, Sumbar, Aceh) serta seluruh kepala daerah terdampak tersebut, teridentifikasi lima daerah di Sumut yang masih memerlukan perhatian khusus akibat kerusakan parah dari banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

BACA JUGA  Diduga Menyerang, 5 Oknum OKP Diringkus Polrestabes Medan

Kelimanya adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailingnatal, dan Kota Sibolga. Pemulihan perekonomian di sejumlah wilayah juga masih terkendala.

Wagub Surya menekankan pentingnya data yang valid. “Pemprov akan pastikan lagi data dari semua kabupaten/kota terdampak, agar menjadi acuan yang solid bagi pemerintah pusat dan OPD di provinsi,” ujarnya didampingi Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih dan pejabat terkait.

Sebagai tindak lanjut, seluruh data akan dimasukkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen strategis ini akan menjadi panduan bagi kementerian/lembaga dan OPD provinsi. BPBD Sumut pun langsung menggelar rakor lanjutan untuk memvalidasi dan menyelaraskan data dari kabupaten/kota.

BACA JUGA  Pelayanan Publik Bukan Soal Nilai A, Wali Kota Medan: "Kalau Masyarakat Mengeluh, Kerja Kita Belum Maksimal!"

“Kita koordinasikan lagi semua detail kerusakan dengan BPBD kabupaten/kota. Hasilnya akan disampaikan ke OPD terkait sehingga upaya pemulihan berjenjang dan terintegrasi,” jelas Tuahta Saragih.

Pemprov Sumut menargetkan R3P lengkap dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur dapat rampung pada 31 Januari 2026. Dengan demikian, data ini akan menjadi dasar bagi kabupaten/kota dalam proses pemulihan dan pengajuan dukungan ke pusat.

BACA JUGA  Terungkap! Mahasiswa Farmasi Jadi Bandar, 488 Pod Getar 'Squid Game' Disita Polisi di Medan

Mendagri Tito Karnavian dalam arahan menyatakan pemantauan terus dilakukan terhadap fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perekonomian. Ia mengapresiasi upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah daerah di Sumatera Utara. (Rel)