MEDAN – Kemunculan sedikitnya delapan ekor buaya muara di perairan Siombak hingga Paloh Gayor bukan lagi sekadar cerita mistis atau kabar burung.
Ini adalah ancaman nyata yang mengintai nyawa warga, terutama para nelayan kecil yang setiap hari menggantungkan hidup dari sungai. Anggota Komisi IV DPRD Medan dari FPKS, Zulham Efendi, tidak tinggal diam.
Ia menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar imbauan di atas kertas.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita menunggu jatuhnya korban terlebih dahulu baru kemudian melakukan penanganan. Pemerintah harus segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan mengambil langkah antisipasi,” tegas Zulham kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).
Politisi PKS Medan Utara ini menilai, keberadaan buaya yang berdekatan dengan permukiman, tambak, dan lokasi aktivitas nelayan serta pencari kepah ini tidak boleh dianggap remeh.
Ia mendesak Pemko Medan untuk berkoordinasi intensif dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara dan aparat kewilayahan guna memetakan titik rawan serta mengidentifikasi tingkat ancaman.
Yang paling krusial, kata Zulham, adalah nasib nelayan kecil. Mereka tidak bisa begitu saja menghentikan aktivitas mencari ikan karena itu adalah sumber penghidupan.
“Pemerintah perlu memberikan perlindungan dan solusi yang tepat agar masyarakat tidak dihadapkan pada pilihan antara mencari nafkah dan mempertaruhkan keselamatan,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan DPW PKS Sumut ini mengimbau warga untuk sementara menghindari aktivitas berisiko di sungai, seperti mandi, berenang, atau membiarkan anak-anak bermain di perairan rawan.
Warga juga dilarang mendekati, memberi makan, memancing, atau mencoba menangkap buaya secara mandiri.
Menanggapi dugaan warga bahwa kenaikan air pasang menjadi pemicu kemunculan buaya di hulu sungai, Zulham meminta instansi berwenang melakukan kajian ilmiah.
“Persoalan ini harus ditangani secara serius, bukan hanya dengan imbauan. Perlu ada langkah cepat, koordinasi lintas instansi, dan sistem peringatan bagi warga. Penanganan buaya harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian satwa liar,” pungkasnya.
Kenapa ini berbeda? Berita ini tidak sekadar melaporkan pernyataan. Ia menonjolkan konflik antara ekonomi nelayan dan keselamatan jiwa, serta menuntut akuntabilitas pemerintah dengan kata kunci “turun gunung” dan “jangan tunggu korban”.
Pendekatan ini memicu rasa urgensi dan empati, dua elemen yang ampuh untuk viralitas. (FD)
