Metro  

Bapenda Medan Kunci Roadmap ETPD 2026–2030 di Pra-HLM TP2DD, BI Soroti Kesiapan Digitalisasi Pajak

Bapenda Medan ikut Pra-HLM TP2DD 2026 bersama BI Sumut lewat zoom. (Ist)
Bapenda Medan ikut Pra-HLM TP2DD 2026 bersama BI Sumut lewat zoom. (Ist)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan memperkuat langkah digitalisasi keuangan daerah.

Bapenda mengikuti Rapat Koordinasi Pra-High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (30/10/2026), secara daring melalui Zoom Meeting.

Rapat dipimpin Deputi Direktur BI Sumut Wisnu Badrawani. Bapenda Medan diwakili Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah Popy Maya Syafira, mewakili Kepala Bapenda M. Agha Novrian.

BACA JUGA  PSMS Medan Kandaskan Bekasi City & Geser Posisi Klasemen

Agenda utama persiapan HLM TP2DD 30 November 2026, finalisasi dan review Roadmap ETPD 2026–2030, serta konsolidasi masukan lintas pihak.

Bagi Medan, forum ini bukan rutinitas. Ini momen menyamakan persepsi dan memastikan dokumen roadmap komprehensif.

Keikutsertaan Bapenda menegaskan komitmen Pemkot Medan mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) agar tata kelola keuangan makin efektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga : Pulang Bawa Ilmu, Bapenda Medan Siap Genjot Digitalisasi Pajak demi Kemandirian Fiskal

Yang membedakan, digitalisasi diposisikan sebagai mesin optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kualitas layanan perpajakan.

BACA JUGA  Wali Kota Medan–Kapolda Sumut Sepakat Tertibkan Tawuran dan Pungli Parkir

Dengan transaksi elektronik, data penerimaan lebih rapi, potensi kebocoran ditekan, dan wajib pajak memperoleh layanan lebih cepat. Sinergi Bapenda, BI, dan seluruh anggota TP2DD diharapkan memperkuat implementasi ETPD di Kota Medan.

Bapenda menilai koordinasi lintas sektor krusial karena digitalisasi pajak daerah menyentuh sistem pembayaran, data, dan layanan publik.

Indikatornya bukan hanya seremoni, tetapi meningkatnya transaksi non-tunai, akurasi data, dan kepatuhan pajak. Karena itu, Pra-HLM ini menjadi penentu arah memastikan kesiapan kegiatan, menyelesaikan roadmap, dan menjaga momentum digitalisasi hingga 2030.

BACA JUGA  Longsor Tutup Jalan di Silou Kahean, 50 KK Terdampak

Publik layak menunggu hasil HLM November: sejauh mana roadmap diterjemahkan menjadi layanan pajak digital yang mudah, transparan, dan berdampak pada PAD Medan. (Rel)