MEDAN — Forum Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Jl Pasar Lapangan Bola, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (7/11/2026), jadi cermin komitmen pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen, SKM menyesalkan Camat Medan Timur dan Lurah Pulo Brayan Bengkel absen di wilayah kerja sendiri.
Baginya, ketidakhadiran pejabat terdekat warga bukan sekadar soal protokol, tetapi sinyal serius dalam tata kelola keluhan publik, terutama sampah, parit tersumbat, dan banjir.
“Apalagi yang dibahas masalah sampah. Ini momen tepat menerima aspirasi dan menyampaikan pesan serta arahan mengelola sampah dan dampak banjir,” tegas Zulkarnaen.
Ia menilai Sosper bukan acara seremonial. Forum ini jembatan antara wakil rakyat, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat.
Kehadiran Camat dan Lurah diperlukan agar keluhan warga terdengar langsung, bukan hanya dari laporan di atas meja. Sebab, warga setiap hari merasakan parit tersumbat, sampah menumpuk, dan banjir saat hujan.
“Bagaimana mungkin kita menyelesaikan persoalan banjir kalau yang punya wilayah saja tidak hadir mendengar warganya sendiri?” ujarnya.
Zulkarnaen menegaskan kritiknya bukan mencari masalah. “Kita bukan cari-cari masalah, tetapi mencari solusi terbaik,” sebutnya.
Prioritas mendesak saat ini adalah normalisasi parit. Program itu butuh dukungan warga, tetapi juga keseriusan pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan untuk hadir, mencatat, dan menindaklanjuti.
Dalam konteks Medan, sampah dan banjir saling terkait. Parit yang tersumbat membuat air hujan tidak mengalir, sementara sampah rumah tangga memperparah penyumbatan.
Karena itu, Sosper seharusnya menjadi kanal input aspirasi warga sekaligus ruang koordinasi lintas tingkat. Jika pejabat yang paling dekat dengan warga justru absen, kebijakan berisiko berjalan tanpa data lapangan yang utuh.
Jika forum kebijakan ditinggalkan pejabat yang paling dekat dengan warga, ruang aspirasi menjadi timpang. Warga berhak bertanya kepada siapa keluhan sampah dan banjir harus disampaikan? Karena itu, Sosper seharusnya menjadi ujian komitmen pelayanan publik: hadir mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti, bukan absen. (FD)
