Metro  

Bukan Mutasi Biasa: Kadispora Medan Demosi ke DP3APMPPKB Buntut Wahana Berkuda Taman Cadika

Penjabat Sekda Medan Erfin Fachrurrazi. (Ist)
Penjabat Sekda Medan Erfin Fachrurrazi. (Ist)

MEDAN — Kasus dugaan pungli dan penyalahgunaan aset di wahana berkuda Taman Cadika Medan tak berhenti di inspeksi.

Inspektorat menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa demosi kepada dua pejabat Pemko Medan. Kepala Dispora Medan Tengku Chairuniza (Yudi) dicopot dari jabatan definitifnya dan dipindah sebagai Sekretaris DP3APMPPKB Medan sekaligus Plt Kadis.

Kiky Zulfikar, sebelumnya Kabid di BPBD Medan, kini ditempatkan sebagai Kasi di Damkarmat Medan.

Penjabat Sekda Medan Erfin Fachrurrazi membenarkan penurunan jabatan itu, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, keduanya terbukti melakukan pelanggaran berat dalam pengelolaan aset Pemko di Taman Cadika.

BACA JUGA  Geliat Ekonomi Medan di Bawah Kepemimpinan Rico-Zaki: Investasi Tembus Rp14,6 Triliun, UMKM Makin Moncer!

“Dengan downgrade ini, Tengku Chairuniza bukan lagi Kadispora,” ujarnya.

Baca Juga : Pelaku Usaha di Taman Cadika Siap Bayar Retribusi Sesuai Perda

Yang membedakan kasus ini sanksinya bukan mutasi rotasi biasa, melainkan demosi setelah pemeriksaan Inspektorat.

Publik mencatat, persoalan mencuat Januari 2026 saat Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap sidak dan menemukan aktivitas usaha memakai fasilitas pemerintah.

Sorotan menguat setelah beredar informasi dugaan transfer Rp2,1 juta dari pengelola wahana ke rekening staf Dispora. Saat itu Chairuniza menyebut uang itu bukan retribusi karena belum ada perda yang mengatur pungutan wahana berkuda dan skuter.

BACA JUGA  PSMS Medan vs Persija Jakarta: Harga Mati Macan Kemayoran, Ajang Uji Coba Ayam Kinantan

Inspektorat lalu menelusuri pengelolaan wahana berkuda, skuter, dan ATV serta mekanisme pemanfaatan aset daerah. Hasilnya berujung pada sanksi disiplin.

Erfin menegaskan, langkah ini bentuk ketegasan Pemko Medan terhadap ASN yang melanggar aturan. Ia menyebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sejak awal memberi perhatian pada persoalan penyalahgunaan wewenang dan pungli.

BACA JUGA  Warga Cingkes Antusias Sambut Pelayanan Terpadu Pemkab Simalungun

Bagi publik, demosi ini menjadi sinyal penting aset daerah bukan ruang bisnis bebas, dan ASN yang menyalahgunakan kewenangan bisa turun jabatan.

Kini pertanyaannya, apakah pengelolaan Taman Cadika akan dibenahi total agar wahana publik tak lagi jadi celah pungli? (FD)