MEDAN — Kasus Aldi Sandy Pratama, pekerja outsourcing yang “dikembalikan” PT Musim Mas ke PT Srikandi Inti Lestari, bukan sekadar sengketa PHK biasa.
Ini potret buram perlindungan pekerja di balik rantai pasok industri besar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan, Senin (16/11/2026), terungkap fakta yang jarang tersentuh media Aldi menolak menjadi “robot” yang mengawasi dua mesin injeksi sekaligus sebuah SOP yang ia klaim tak ada di Musim Mas.
“Kalau satu orang jaga dua mesin, saya sakit. Asma, lambung, vertigo. Laporan ke HRD tak digubris. Tangan kanan saya kena uap panas, tak bisa mengepal,” ujarnya. Ia juga membantah membuat ancaman, namun tak pernah dijelaskan ancaman seperti apa.
PT Musim Mas bersikukuh tak mem-PHK Aldi, melainkan mengembalikannya ke PT Srikandi perusahaan penyedia jasa sesuai perjanjian B2B.
“Kita tidak PHK, tapi kembalikan ke user. Srikandi yang berwenang,” kata perwakilan Musim Mas.
Sementara PT Srikandi mengakui Aldi adalah pekerja PKWT dengan upah Rp4 juta lebih, terdaftar BPJS, dan dinilai “tidak sopan” sehingga perlu pembinaan.
Dalam bipartit, Srikandi sempat menawarkan kompensasi 1 bulan upah plus sisa kontrak, lalu naik menjadi 3 bulan. Aldi menolak karena trauma dan menuntut hak penuh.
Anggota DPRD Medan, Janses Simbolon, menyinggung etika perusahaan besar “PT Srikandi harus tarik ulur. Nama besar, bukan miskin untuk memberi sedikit kepada Aldi.” Afif Abdillah meminta kompensasi layak.
Wakil Ketua Komisi II, Modesta Marpaung, menutup dengan pesan moral. “Manusiakanlah manusia. Damai-damai lah. Apalagi Aldi sudah tiga tahun bekerja.”
Komisi II mendesak Disnaker Medan menyelesaikan perselisihan ini secara bermartabat, tanpa berlarut ke jalur hukum. Kasus ini menjadi cermin: di balik efisiensi outsourcing, ada nyawa dan kesehatan pekerja yang tak boleh diabaikan. (FD)





