MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membawa gagasan berbeda dalam penyerapan aspirasi Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI, Jumat (20/11/2026), di Aula Raja Inal Siregar, Medan. Ia tidak sekadar meminta aturan dipertegas.
Bobby mendorong RUU Pemilu memindahkan titik sanksi: dari pemilih kecil ke aktor intelektual, peserta pemilu, dan tim sukses.
Menurut Bobby, gesekan sosial di Sumut nyaris tidak terjadi di hari biasa. Konflik muncul saat pemilu, dan pemicunya adalah elite peserta pemilu yang membawa isu SARA untuk menghasut pemilih. “Harus ada aturan hukum yang jelas dan tegas bila isu suku atau SARA dipakai menghasut,” tegasnya.
Bobby juga menyoroti tingginya keterbukaan masyarakat Sumut mengakui menerima uang saat pemilu berdasarkan sejumlah survei. Namun, ia menilai sanksi pidana ke pemilih sulit diterapkan.
Karena itu, penegakan hukum semestinya diarahkan ke pihak yang menggerakkan transaksi politik uang. “Pengaturan norma hukumnya harus benar-benar tegas menyasar peserta pemilu, calon kepala daerah, dan tim suksesnya,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengakui Sumut punya tantangan khusus. Partisipasi Pilkada di Sumut sekitar 55%, dan laporan dugaan pelanggaran tinggi, termasuk catatan DKPP. RUU Pemilu ditarget rampung sebelum Februari 2027.
Akademisi juga memberi rekomendasi strategis. Dekan FISIP USU Hatta Ridho mengusulkan kodifikasi hukum pemilu, pemisahan jadwal pemilu nasional-lokal sesuai putusan MK, sistem proporsional campuran, afirmasi 30% perempuan, moratorium bansos dan mutasi birokrasi enam bulan sebelum pencoblosan, serta pelibatan PPATK dalam pengawasan dana kampanye.
Rektor UINSU Nurhayati menekankan lima norma fundamental kesetaraan hak politik kelompok rentan dan perempuan, transparansi pendanaan, perlindungan kebebasan sipil, penguatan pendidikan pemilih, serta regulasi etika teknologi digital dan AI.
Norma terakhir dinilai krusial untuk menangkal deepfake dan manipulasi informasi yang bisa merusak kualitas demokrasi.
Gagasan Bobby memberi sinyal penting: RUU Pemilu bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keadilan hukum. Jika disahkan, aturan ini berpotensi menjadi pembeda—menghukum otak politik uang, bukan rakyat yang terjepit pragmatisme. (Rel)






