Jalur Evakuasi Gunung Sibayak Diduga Ilegal, Bobby Nasution: Siapa Terlibat Harus Dihukum!

Bobby Nasution. (Ist)
Bobby Nasution. (Ist)

 

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bergerak cepat menanggapi polemik pembukaan jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, yang diduga kuat menyebabkan kerusakan hutan dan vegetasi.

Instruksi tegas pun dilayangkan Inspektorat Sumut wajib memeriksa UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut untuk mengungkap sejauh mana kewenangan dan keterlibatan mereka dalam proyek bermasalah tersebut.

Pemeriksaan ini menjadi sorotan karena Kepala Dinas LHK Sumut sebelumnya mengaku tak mengetahui kegiatan itu. Keterangan justru hanya disampaikan oleh Kepala UPT. Fakta ini memunculkan dugaan adanya komunikasi dan koordinasi yang tidak transparan di internal OPD.

“Sudah kami minta Inspektorat memeriksa Dinas LHK Sumut dan UPT-nya. Walaupun kemarin kita minta Dinas LHK Sumut untuk melapor terkait penegakan hukumnya,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (20/11/2026).

Yang paling krusial, Bobby mengungkap tidak ada kajian teknis dalam pembukaan jalur evakuasi tersebut. Tidak jelas di mana titik koordinatnya, bagaimana mekanisme pembuatannya, hingga siapa yang memberi persetujuan.

BACA JUGA  DPRD Medan Cetak Prestasi Gemilang, Raih Peringkat Terbaik I JDIHN Se-Sumut dengan Skor Hampir Sempurna

Baca Juga : Badko HMI Sumut Desak Gubernur Tindak Tegas Perusak Hutan Sibayak

Padahal, pembangunan jalur evakuasi di kawasan hutan lindung mestinya memerlukan perencanaan matang dan izin berlapis.

Menurut Bobby, laporan yang ia terima dari perangkat daerah hanya sebatas imbauan pemerintah pusat agar daerah dengan sarana pendakian menyiapkan jalur evakuasi.

Imbauan itu muncul setelah insiden pendaki di Gunung Rinjani. Namun, tidak ada arahan terperinci soal lokasi dan teknis pembangunan. “Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Pemeriksaannya menyeluruh,” tegasnya.

Bobby juga menepis tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kerusakan hutan Sibayak akibat kegiatan offroad pada 2023. Ia menantang pihak yang menuding untuk menunjukkan lokasi offroad yang dimaksud.

Menurutnya, jalur wisata di kawasan itu sudah ada jauh sebelum dirinya menjabat Gubernur, bahkan sebelum ia lahir.

“Offroad 2023 yang mana? Meresmikan apa? Jalur wisata yang mana? Berdasarkan cerita kepala OPD, jalur wisata itu sebelum saya lahir juga sudah ada,” katanya.

BACA JUGA  Bobby: Bukan Produk Yang Kurang Berkualitas, Tapi Manajemen Yang Belum Baik

Ia menjelaskan, pada 2023 saat masih menjabat Wali Kota Medan, dirinya membawa komunitas pendaki untuk melakukan pendakian. “Kalau 2023 lalu offroadnya, kenapa baru sekarang rusaknya?” tambahnya.

Sebagai Ketua Harian Indonesia Off-Road Federation (IOF) Pusat, Bobby mempertanyakan apakah IOF Sumut mengeluarkan izin atau rekomendasi untuk kegiatan trail di Gunung Sibayak beberapa hari lalu.

Sebab, kegiatan tersebut berbentuk kompetisi atau event ada selebaran, uang masuk, dan pendaftaran.

“Event itu ada selebaran, ada uang masuk. Event itu harus ada izinnya. Pendaftarannya sebesar Rp800 ribu. Coba tanya penyelenggaranya, apakah Pemprov dapat? Saya dapat berapa? Apa ada saya perintahkan menggunduli hutan?” katanya dengan nada kesal.

Bobby menegaskan tidak memiliki kepentingan apa pun atas kerusakan hutan Sibayak. “Cuci tangan apa? Apa kepentingan saya menggunduli hutan? Mau saya ambil kayunya? Untuk apa saya? Saya mau ambil tanah di situ? Untuk apa saya?”

BACA JUGA  Spanyol Bekuk Austria 3-0, Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Bobby memastikan persoalan ini akan diarahkan pada proses penegakan hukum. Seluruh pihak yang terbukti terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, diminta diproses sesuai ketentuan.

“Siapa pun orangnya yang terlibat harus kita hukum. Tidak bisa hari ini gundul langsung kita tindak. Ada proses. Hutannya sudah gundul, kita tanam kembali. Siapa yang terlibat kita tindak,” tegasnya.

Ia juga memastikan pihak swasta tidak akan luput dari pemeriksaan apabila terbukti memiliki kepentingan dalam aktivitas yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan, termasuk dugaan pengambilan hasil bumi.

“Dalam hal ini akan kita tindak tanpa pandang bulu,” pungkas Bobby. (FD)