Metro  

Bongkar Jaringan Michat! Polrestabes Medan Tangkap 8 Tersangka TPPO, Satu Masih Remaja

Wakasat Reskrim Restabes Medan Kompol Budiman Simanjuntak ungkap kasus TPPO dalam sepekan. (Ist)
Wakasat Reskrim Restabes Medan Kompol Budiman Simanjuntak ungkap kasus TPPO dalam sepekan. (Ist)

MEDAN — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selama sepekan, 13–19 November 2026, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berhasil membongkar 8 kasus TPPO sekaligus mengamankan 8 tersangka. Ironisnya, satu tersangka masih berstatus anak berusia 16 tahun.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak melalui Wakasat Reskrim Kompol Budiman Simanjuntak, didampingi Kasi Humas AKP Nover Gultom dan Kanit PPA Iptu Dearma Agustina, mengungkapkan bahwa kedelapan tersangka adalah AMS (40), LK (23), F (24), FNF (27), MNS (21), FA (16), KC (18), dan I (50).

BACA JUGA  Rp600 Miliar Menguap! PAN-Perindo Desak Digitalisasi Pajak, APBD Medan 2025 Tetap Disahkan

Baca Juga : Polda Sumut Bongkar Sindikat Jual Beli Bayi: Dari TikTok hingga Transaksi Berlapis Rp20 Juta

“Modus para pelaku menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi kencan Michat dengan tarif korban Rp800 ribu hingga Rp2 juta,” jelas Budiman, Jumat (20/11/2026).

Kanit PPA Iptu Dearma Agustina menambahkan, para korban direkrut dengan janji penghasilan menarik.

“Motivasi korban bergabung karena kebutuhan ekonomi. Dari transaksi Rp400–500 ribu, korban hanya menerima bagian Rp400–500 ribu, sementara muncikari mengambil Rp300–500 ribu,” ungkapnya.

Praktik eksploitasi ini menunjukkan pola rekrutmen terstruktur yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak di bawah umur.

BACA JUGA  PD Pasar Horas Jaya Cetak Laba Rp372 Juta di 2025

Para tersangka dijerat Pasal 76I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Selain itu, pelaku juga dikenai Pasal 420 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman 2 tahun) serta Pasal 455 UU RI No. 1 Tahun 2026 (ancaman 15 tahun penjara). Penegakan hukum berlapis ini menegaskan komitmen aparat terhadap perlindungan korban TPPO.

Selain itu, modus operandi via Michat memperlihatkan pergeseran transaksi ke platform digital yang sulit diawasi.

BACA JUGA  Pemkab Simalungun Gandeng Kejari Cegah Penyimpangan di Sektor Pendidikan

Polrestabes Medan mengimbau masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kanal pengaduan resmi.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa literasi digital dan pengawasan orang tua adalah kunci memutus rantai TPPO di era aplikasi kencan. (FD)