MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, kembali menunjukkan komitmen terhadap integritas aparatur dengan menonaktifkan sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Mulyadi Simatupang.
Keputusan ini diambil menyusul dugaan pelanggaran etik berat termasuk pencemaran nama baik pimpinan dan penyalahgunaan wewenang.
Pencemaran Nama Baik hingga Penyimpangan Kekuasaan
Menurut Inspektur Sumut, Sulaiman Harahap, penonaktifan Mulyadi Simatupang efektif sejak 17 April 2025. “Ada dua faktor utama: pertama, tindakan tidak terpuji yang merusak reputasi pimpinan, dan kedua, indikasi penyalahgunaan jabatan,” ungkap Sulaiman kepada media, Jumat (18/4/2025).
Meski kasus ini berpotensi masuk ranah pidana, Bobby Nasution memilih penyelesaian internal melalui pemeriksaan Inspektorat Sumut.
“Pak Gubernur mengedepankan kebijaksanaan dan tidak ingin memperpanjang konflik ke ranah hukum,” tambah Sulaiman.
Misteri Kasus Pencemaran dan Respons Bobby Nasution
Meski detail tuduhan pencemaran nama baik belum diungkap, insiders menduga hal ini terkait dinamika internal pemerintahan. Bobby Nasution disebut ingin memastikan seluruh jajarannya fokus pada visi-misi pembangunan Sumut.
“Kami butuh tim solid yang saling percaya. ASN wajib menjunjung tinggi nilai ASN Berakhlak : akuntabel, berintegritas, dan bebas KKN,” tegas Sulaiman.
Tren Penonaktifan Pejabat: Empat Eselon II Sudah Lebih Dulu Diskors!
Sebelum Mulyadi, Bobby Nasution telah menonaktifkan sementara empat pejabat eselon II pada 11 April 2025. Mereka adalah:
1. Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus
2. Kepala BPSDM Sumut Abdul Haris Lubis
3. Kepala Biro Kesra Setda Sumut Juliadi Harahap
4. Kepala Biro Otonomi Daerah Harianto Butarbutar
Keempatnya sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Inspektorat Sumut terkait dugaan pelanggaran tugas.
ASN Berakhlak: Kunci Reformasi Birokrasi Sumut
Langkah Bobby Nasution ini dinilai sebagai sinyal kuat untuk membersihkan birokrasi dari oknum bermasalah. “Tidak ada tempat bagi pejabat yang abai terhadap etika. ASN Berakhlak adalah harga mati,” tandas Sulaiman.
Masyarakat pun diimbau melaporkan dugaan penyimpangan melalui kanal pengaduan resmi Pemprov Sumut.
Apa Dampaknya?
Penonaktifan Mulyadi Simatupang dan empat pejabat lain mempertegas komitmen Bobby Nasution dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan.
Dengan fokus pada pemberantasan penyalahgunaan wewenang dan peningkatan kualitas ASN, langkah ini diharapkan mempercepat realisasi program unggulan seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor energi di Sumut.
Update Terkini:
Posisi Mulyadi Simatupang sementara akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk Gubernur. Proses pemeriksaan Inspektorat diperkirakan rampung dalam 30 hari kerja. (Redaksi)