DELISERDANG – Jembatan bukan sekadar bentangan beton dan baja yang menghubungkan dua tepian. Jembatan adalah nadi kehidupan—tempat anak-anak berlari mengejar ilmu, tempat hasil tani diangkut ke pasar, tempat senyum kembali merekah setelah bertahun-tahun terisolasi.
Di HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Polda Sumatera Utara menghadirkan kado istimewa bagi masyarakat: 75 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di seluruh pelosok Sumut.
Peresmian serentak dilakukan Kamis (13/8/2026) secara nasional, dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Di Sumatera Utara, momentum bersejarah ini dipusatkan di Jembatan Merah Putih hasil revitalisasi Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.
Dengan panjang sekitar 20 meter dan kekuatan menahan beban hingga 15 ton, jembatan yang menghubungkan Deli Serdang menuju Binjai dan Langkat ini bukanlah infrastruktur biasa.
Ini adalah pemutus rantai panjang keterisolasian. Sebelum direvitalisasi, warga harus menempuh jalur alternatif yang jauh waktu tempuh yang semula 3 jam kini dipangkas drastis menjadi hanya 45 menit.
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan bahwa ini baru awal.
“Tidak saja 75 yang kita bangun, tetapi kita akan terus membangun jembatan-jembatan lainnya dalam rangka memberikan hal terbaik bagi masyarakat, menghubungkan tempat ke tempat,” ujarnya.
Secara nasional, Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya di 30 Polda. Sebanyak 874 di antaranya telah selesai dengan total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa.
Jumlah ini memberikan manfaat langsung bagi 2 juta jiwa—mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum.
Jembatan Merah Putih Presisi bukanlah proyek seremonial. Ini adalah wujud nyata sinergi TNI-Polri dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan akses.
Jembatan membuka akses pendidikan bagi anak-anak di pelosok, melancarkan distribusi hasil pertanian dan perdagangan, serta menghidupkan denyut ekonomi desa yang selama ini terhambat oleh infrastruktur yang rapuh.
Yang membedakan program ini dari pembangunan infrastruktur pada umumnya adalah pendekatan swadaya Polri. Dengan keterbatasan anggaran, Polri membuktikan bahwa kehadiran aparat tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk membangun menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penjaga keamanan.
“Ini adalah tugas yang diberikan Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri. Di wilayah Sumatera Utara tentu akan lebih banyak lagi membangun jembatan-jembatan di seluruh wilayah Sumatera Utara,” tegas Kapolda.
75 jembatan di Sumut—895 di Indonesia. Bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa di balik seragam cokelat, ada hati yang berdetak untuk rakyat.
Konektivitas bukan kemewahan. Konektivitas adalah hak dasar. Dan Polda Sumut, bersama seluruh jajaran Polri, telah membuktikan: kami hadir, kami membangun, kami mengabdi. (FD)