MEDAN – Banjir rob di Belawan bukan cerita lama yang membosankan. Ini darurat multidimensi! Saat Komisi V DPR RI berkunjung ke Belawan, kemarin Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, tak main-main.
Ia meminta pertemuan lintas sektor. Bukan sekadar rakoordinasi biasa, tapi langkah konkret memutus siklus banjir yang merendam pemukiman, pipa gas, dan fasilitas publik selama bertahun-tahun.
“Penanganan banjir rob tak bisa parsial. Kami di Pemko Medan punya tangan terikat,” tegas Zakiyuddin di hadapan rombongan dipimpin Musa Rajekshah (Ijeck) dari Fraksi Golkar Dapil Sumut I.
Mengapa terikat? Karena lahan tempat warga bermukim bukan milik kota. “Kantor kecamatan saja berdiri di atas lahan PT KAI. Warga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Bagaimana mau menata dan menormalisasi jika status kepemilikan saja rumit?”
Zakiyuddin merinci, solusi harus melibatkan Pemkab Deliserdang, Pemprov Sumut, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Mengapa Pertamina?
Karena di kawasan itu terdapat jalur pipa gas dan fasilitas vital lainnya. Jika hanya Medan yang kerja sendiri, percuma. “Sampah dan sedimentasi dari hulu akan terus datang. Sungai yang melintasi Medan hingga Deliserdang semakin menyempit, bahkan tertutup.”
Baca Juga : Permintaan Serius Tanggapi Peringatan Banjir Rob di Medan
Usulan relokasi pun mengemuka. Tapi Zakiyuddin sadar, pendekatan sosial tak boleh kasar. Warga yang telah lama menetap di bantaran sungai butuh dialog persuasif, bukan gusuran paksa.
Dari sisi teknis, Plh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Adenan Rasyid, mengakui secara teknis tidak sulit. Yang sulit adalah koordinasi karena banyak pemangku kepentingan dan masyarakat sudah lama bermukim. Pesan kuncinya masalah harus jelas dulu, baru penanganan terarah.
Ijeck, anggota DPR yang juga putra daerah, memberikan angin segar. “Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU yang disalahkan. Semua pihak harus bertanggung jawab. Komisi V akan menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya tegas.
Ijeck juga menyoroti kerusakan ekologis: hutan mangrove berubah jadi sawit dan tambak. Sedimentasi sungai tidak dinormalisasi, kerusakan mangrove dibiarkan masalah ini akan jadi bola salju. Ia mendorong tim koordinasi teknis-nonteknis dengan perencanaan komprehensif.
“Jangan sampai anggaran besar meluncur tapi masalah tak terselesaikan,” ujarnya.
Pesan penutup Ijeck sosialisasi relokasi harus mengutamakan pendekatan persuasif. “Kami akan berusaha tuntas,” ujarnya lagi.
Hadir juga anggota Komisi V lainnya Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi.
Banjir rob Belawan adalah ujian nyata kolaborasi. Tanpa meja bundar yang melibatkan semua pemilik lahan dan pemangku kebijakan, warga akan terus menjadi korban.
Kini, bola ada di tangan Komisi V DPR dan seluruh pemangku kepentingan. Akankah pertemuan lintas sektor segera terwujud? Warga Belawan menanti aksi, bukan janji. (Rel)