MEDAN – Sebuah terobosan radikal dalam dunia properti Tanah Air tengah disiapkan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, tidak ingin program sejuta rumah hanya menjadi slogan politik belaka.
Dalam sebuah diskusi strategis yang berlangsung tertutup namun sarat makna di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Sabtu (26/9/2026) malam, Bobby Nasution menggagas sebuah skema yang jarang terdengar: “Kartel Positif” untuk material bangunan.
Pertemuan tersebut bukan sekadar seremonial. Hadir mendampingi Bobby, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade, serta para pemangku kepentingan utama—asosiasi pengembang perumahan, perbankan, dan BUMD Sumut.
Agenda utamanya jelas: membedah persoalan klasik yang selama ini menjadi duri dalam daging pembangunan rumah subsidi, yakni mahalnya harga material dan rumitnya birokrasi.
Strategi “Kartel Positif”: Kolaborasi Pemerintah-Swasta
Berbeda dari berita yang hanya melaporkan jalannya acara, inti dari pertemuan ini adalah tawaran solusi konkret dari orang nomor satu di Sumut tersebut.
Bobby menyadari bahwa harga semen, besi, dan material lainnya di pasar seringkali tidak bersahabat bagi pengembang rumah subsidi.
Alih-alih hanya mengeluh, ia menawarkan sebuah mekanisme pengadaan kolektif yang ia sebut sebagai bentuk kolaborasi strategis.
“Kalau untuk harga bahan material, kami coba tawarkan cara yang mungkin bisa kita atasi bersama. Jadi memang kita harus kolaborasi,” tegas Bobby dengan nada optimis.
Gagasan ini bukan tanpa perhitungan. Bobby menjelaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun provinsi, memiliki kebutuhan material yang besar untuk berbagai proyek pembangunan.
Jika kebutuhan pemerintah ini digabungkan dengan kebutuhan para pengembang perumahan rakyat, maka volume pembelian akan melonjak drastis.
“Jadi nanti pemerintah misalnya membutuhkan material, kita sampaikan ke distributor berapa kebutuhannya. Ditambah dengan kebutuhan para perusahaan pengembang perumahan. Sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa mendapat potongan, dan harga bisa lebih murah,” papar Bobby, menjelaskan mekanisme economies of scale yang ia tawarkan.
Yang membuat terobosan ini semakin menarik adalah usulan Bobby agar pengadaan tersebut dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini tidak hanya memastikan transparansi, tetapi juga memperkuat peran BUMD sebagai katalis pembangunan daerah. Ini adalah langkah cerdas untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat harga material membengkak.
Percepatan Administrasi: Jangan Hanya Soal Harga
Namun, Bobby Nasution tidak hanya berhenti pada isu harga. Ia menyadari bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi juga membutuhkan iklim administrasi yang kondusif.
Gubernur muda itu menekankan pentingnya sinergi semua pihak, termasuk perbankan, untuk mempermudah proses administrasi seperti pengurusan sertifikat.
“Intinya semua pihak terkait harus saling bantu, termasuk perbankan, BUMD, pemerintah daerah, dan lainnya, untuk menyelesaikan masalah. Karena ini program nasional,” tegasnya.
Pendekatan holistik ini menunjukkan pemahaman mendalam Bobby terhadap ekosistem perumahan. Masalah rumah subsidi bukan hanya soal harga di atas kertas, tetapi juga soal bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa segera menempati rumah yang layak tanpa terhambat birokrasi yang berbelit.
Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade, yang turut hadir dalam diskusi hangat tersebut, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Gubernur Bobby Nasution.
Menurut Andre, usulan ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menjaga iklim investasi di Sumut, khususnya sektor perumahan.
“Kami menyambut baik usulan Gubernur Bobby Nasution. Ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang terus mendorong penyediaan rumah subsidi bagi MBR dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Andre.
Andre juga menyoroti gaya kepemimpinan Bobby yang dinilainya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama di daerah yang selama ini jauh dari harapan pembangunan, adalah hal yang non-negotiable.
Sebagai legislator, ia berkomitmen untuk menyuarakan dan mendorong agar program-program seperti ini dapat berjalan lancar di lapangan.
Diskusi yang diawali dengan makan bersama tersebut berlangsung sederhana namun mendalam. Tidak ada sekat formalitas yang kaku para peserta saling menyampaikan pendapat, berbagi keluh kesah, dan yang terpenting, mencari solusi bersama.
Hadirnya para pimpinan asosiasi pengembang, perwakilan BUMD, dan pejabat terkait menandakan bahwa semangat gotong royong untuk menyukseskan program sejuta rumah benar-benar nyata.
Langkah Bobby Nasution ini bisa menjadi game changer bagi pembangunan perumahan rakyat di Sumut. Jika skema pengadaan kolektif ini berhasil, bukan tidak mungkin harga rumah subsidi akan semakin terjangkau, dan Sumut akan menjadi barometer nasional dalam percepatan penyediaan hunian layak bagi MBR.
Ini adalah bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, dan swasta adalah kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (FD/Rel)