MEDAN — Rencana pembangunan Jalan Tol Simpang Panei-Parapat memasuki tahap pembahasan teknis yang lebih mendalam. Selain diproyeksikan mempercepat konektivitas menuju kawasan Danau Toba, ruas tol sepanjang sekitar 40 kilometer itu juga mulai dikaji untuk mendukung kepentingan strategis nasional, termasuk kemungkinan fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut pembangunan Tol Simpang Panei-Parapat yang digelar di Grand City Hall, Medan, Jumat (25/9/2026).
Rakor dihadiri langsung Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, Kasdim 0207/Simalungun Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut hasil audiensi Pemkab Simalungun dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam rapat adalah usulan agar pada segmen tertentu Tol Simpang Panei-Parapat dapat dirancang memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat untuk mendukung kebutuhan strategis negara.
Baca Juga; Tol Simpang Panei–Parapat Masuk Tahap Akhir Studi, Bupati Simalungun Dorong Realisasi
Karena itu, pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis, aspek keselamatan, desain konstruksi, konektivitas serta berbagai kebutuhan lain yang harus diakomodasi sejak tahap perencanaan.
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menegaskan proyek tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai pembangunan jalan tol semata, tetapi juga sebagai infrastruktur yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah dan kepentingan nasional.
“Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei-Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” ujar Anton.
Menurut Anton, keberadaan ruas tol tersebut akan menjadi salah satu pengungkit penting bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan kawasan Danau Toba. Akses yang lebih cepat menuju Parapat diyakini mampu membuka peluang investasi baru, memperlancar distribusi barang serta meningkatkan daya tarik sektor pariwisata.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan negara di berbagai sektor.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata maupun pertahanan,” tegasnya.
Ruas Tol Simpang Panei-Parapat sendiri direncanakan membentang sekitar 40 kilometer dan sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, unsur TNI, badan usaha dan konsultan perencana, Pemkab Simalungun berharap proyek tersebut dapat segera memasuki tahapan yang lebih konkret dengan tetap memperhatikan aspek teknis, regulasi, kebutuhan masyarakat serta kepentingan strategis nasional. (RS)