BATAM — Sebuah momen krusial terjadi di Ruang Balairungsari BP Batam, Rabu (12/8/2026). Di tengah gelaran Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, tak sekadar menjadi peserta.
Ia tampil sebagai “juru bicara” daerah-daerah yang tengah terpuruk akibat bencana, melontarkan pertanyaan yang membuat ruangan hening: “Pak Menteri, acuan anggaran 2027 pakai yang mana?”
Pertanyaan Bobby bukanlah isapan jempol belaka. Di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mantan Wali Kota Medan itu membeberkan kegamangan yang menghantui para bupati dan wali kota di Sumut.
Saat ini, mereka sedang sibuk menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026, namun langkah kaki mereka terhenti oleh ketidakpastian Rancangan APBD (R-APBD) 2027.
Pasalnya, angka dasar yang digunakan untuk berhitung sangat menentukan apakah menggunakan angka sebelum atau sesudah pemulihan TKD pascabencana?
“Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar,” tegas Bobby dengan nada mendesak. “Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun. Tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan.”
Mendagri Tito Karnavian pun buka suara. Ia mengungkapkan bahwa Kemendagri tak tinggal diam. Tiga skenario alokasi TKD 2027 telah disiapkan dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan serta Bappenas, dengan rincian:
· Skenario Maksimal/Ideal: Rp982 triliun
· Skenario Moderat: Rp932 triliun
· Skenario Minimal: Rp910 triliun
“Keputusan akhir ada di tangan Presiden,” ujar Tito. Namun, ia menegaskan bahwa jika terjadi penambahan alokasi, dua kelompok prioritas utama telah diusulkan daerah terdampak bencana (mencakup Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro di Sulawesi Utara) dan daerah berkapasitas fiskal rendah—wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) minim agar belanja wajib dan pembangunan tetap berjalan.
Kabar Baik bagi Sumut? Di tengah ketidakpastian, secercah harapan muncul. Pemerintah pusat berencana menambah anggaran TKD sebesar Rp42 triliun pada 2027, menjadikan total proyeksi mencapai Rp735 triliun.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran tiga tahun senilai Rp100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana di Sumatra, dengan alokasi khusus Rp32,9 triliun untuk 2027.
Dari skema TKD tambahan Rp10,6 triliun, Sumut sendiri mendapat porsi terbesar, yaitu Rp6,1 triliun.
Namun, para kepala daerah diminta bersabar. “Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini,” pungkas Tito.
Segala kepastian akan terungkap dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Hari Kemerdekaan. (Red)