MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, akhirnya angkat bicara soal masa depan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut.
Bukan sekadar wacana, pria yang akrab disapa Bobby ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan hal baru dan justru sudah berjalan, meski dengan jadwal yang masih cair.
Pernyataan ini disampaikan Bobby usai menghadiri Sinode HKI ke-65 di Convention Hall Hotel Danau Toba Internasional (HDTI), Medan, Rabu (25/3/2026). Menurutnya, fleksibilitas kerja jarak jauh ini sebelumnya telah diterapkan secara mandiri oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dengan durasi satu hari dalam seminggu.
“WFH satu hari dalam seminggu sebenarnya sudah berjalan, hanya saja harinya belum ditentukan dan diserahkan ke masing-masing OPD,” ujar Bobby dengan tegas.
Artinya, selama ini ada OPD yang memilih hari Senin, ada pula yang memilih Jumat, tergantung pada karakteristik dan beban kerja masing-masing dinas.
Namun, Bobby mengisyaratkan bahwa penyeragaman jadwal bisa saja terjadi ke depan. Jika pemerintah pusat menetapkan hari khusus untuk WFH, maka seluruh jajaran Pemprov Sumut wajib mengikuti aturan tersebut tanpa kecuali.
Tak hanya menyoroti soal sistem kerja, menantu Presiden ke-7 RI ini juga membuka peluang untuk menghidupkan kembali kebijakan pembatasan kendaraan pribadi alias one day no car di lingkungan perkantoran pemerintah.
Baca Juga : Wagub Sumut Tegur OPD: Target PAD Jangan Asal “Suka Hati”!
Kebijakan yang dulu sempat sukses ia terapkan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Medan ini dinilai efektif untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Namun, Bobby sadar bahwa cakupan Provinsi Sumatera Utara jauh lebih luas dibandingkan Kota Medan. Ia mengakui, penerapan kebijakan serupa di tingkat provinsi membutuhkan kajian lebih mendalam, terutama karena melibatkan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai kabupaten.
“Kalau dibuat kebijakan di tingkat provinsi, tentu harus mempertimbangkan kondisi seluruh wilayah, termasuk unit pelaksana teknis di daerah,” ujarnya.
Meski demikian, optimisme tetap ia tunjukkan. Bobby menyebut kebijakan tersebut sangat mungkin untuk diujicobakan secara terbatas terlebih dahulu, misalnya di lingkungan Kantor Gubernur Sumut dan beberapa dinas yang berlokasi di ibu kota provinsi.
“Nanti kita lihat, mungkin bisa diterapkan di kantor-kantor tertentu terlebih dahulu,” tambahnya.
Saat disinggung soal nasib kebijakan serupa yang kini telah dihapus oleh Wali Kota Medan yang baru, Bobby merespons dengan kepala dingin.
Dengan santai, ia menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki hak prerogatif dan kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan terbaik untuk wilayahnya masing-masing, termasuk soal pengaturan kerja ASN hingga rekayasa lalu lintas.
Dengan pernyataan ini, publik kini menanti langkah konkret Pemprov Sumut. Apakah WFH akan seragam? Apakah one day no car akan kembali bergema? Satu yang pasti, efisiensi birokrasi dan kualitas udara menjadi panggung utama kebijakan Bobby ke depan. (Rel)