MEDAN – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah se-Sumatera Utara (Sumut) sepakat mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah provinsi tersebut. Kesepakatan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/2025).
Menteri Nusron mengungkapkan, dari target nasional sebanyak 2.000 RDTR hingga tahun 2028, Provinsi Sumut mendapatkan alokasi sebanyak 128 wilayah. Namun, hingga saat ini, baru 14 RDTR yang rampung. Artinya, masih ada 114 RDTR yang harus dituntaskan dalam waktu kurang dari empat tahun ke depan.
“Untuk mempercepat penyelesaian, kami menyepakati skema pembiayaan kolaboratif. Pemerintah kabupaten/kota akan menanggung 30 persen, provinsi 30 persen, dan sisanya dibantu oleh pemerintah pusat melalui dukungan pendanaan dari Bank Dunia,” ujar Nusron dalam konferensi pers usai rapat.
Ia menegaskan bahwa keberadaan RDTR sangat penting dalam menata ruang wilayah secara tertib, mempercepat masuknya investasi, serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan lahan. Dengan adanya RDTR yang komprehensif dan berkualitas, proses perizinan akan lebih mudah, dan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjaga kawasan strategis dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Menteri Nusron juga mendorong seluruh kepala daerah di Sumut untuk segera mengajukan wilayah prioritas yang perlu disusun RDTR-nya. “Kami harap pengajuan segera dilakukan agar proses percepatan bisa berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Sumut Sri Pranoto, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi M. Robi Rismansyah. Gubernur Sumut Bobby Nasution beserta seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda Sumut juga hadir dalam pertemuan strategis ini.(APC)