MEDAN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, membahas penyelesaian masalah pertanahan di Sumut, termasuk konflik lahan, sertifikasi tanah, dan redistribusi lahan eks HGU PTPN.
Pertemuan digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/2025), dan dihadiri Wakil Gubernur serta sejumlah bupati/walikota.
Fokus Penyelesaian Lahan Eks HGU PTPN 5.873 Hektare
Salah satu pembahasan utama adalah lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN seluas 5.873 hektare yang kini berstatus tanah negara bebas. Nusron menegaskan, pihaknya akan menetapkan lahan ini sebagai target reforma agraria untuk didistribusikan secara adil.
“Kami akan rapat khusus lagi dengan Pak Gubernur dan bupati/walikota terkait agar distribusi lahan ini tepat sasaran. Prinsipnya, keadilan dan pemerataan harus tercermin,” tegas Nusron.
Solusi Win-Win untuk Konflik Pertanahan di Sumut
Selain itu, dibahas juga penyelesaian konflik pertanahan dengan pendekatan win-win solution. Nusron menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.
“Kami ingin masyarakat bahagia, tapi aset negara juga tidak terdisrupsi. Pola penyelesaian akan kami cari yang terbaik,” ujarnya.
Target 70% Sertifikasi Tanah di Sumut dalam 4 Tahun
Isu lain yang mengemuka adalah percepatan sertifikasi tanah. Saat ini, dari total 4 juta hektare lahan di Sumut, baru 46% yang bersertifikat. Nusron menargetkan 70% kepemilikan tanah sudah tersertifikasi dalam empat tahun ke depan.
Gubernur Bobby Nasution menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN dan berharap kolaborasi ini bisa mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di Sumut.
“Masalah pertanahan di Sumut sangat kompleks. Kehadiran Pak Menteri hari ini memberi angin segar bagi penyelesaiannya,” kata Bobby.
Dukungan Pemda dan Langkah Selanjutnya
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah serta para bupati/walikota, menandakan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah pertanahan. Nusron berjanji akan melakukan tindak lanjut dengan rapat khusus bersama pemda terkait. (FD)