SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Simalungun di Pematang Raya, Kamis (23/4/2026).
Penyampaian dilakukan Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora yang mewakili Bupati Simalungun, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam paparannya, Sekda menjelaskan pengelolaan keuangan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus ke depan.
Dari sisi belanja, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Secara umum capaian belanja cukup baik, meski masih ada yang perlu diperbaiki, terutama pada belanja tidak terduga,” ujarnya.
Pemkab juga menekankan arah kebijakan pembangunan 2025–2026 pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta penurunan angka kemiskinan.
Selain itu, pembangunan berbasis masyarakat terus didorong melalui penyaluran dana nagori guna meningkatkan kesejahteraan warga.
Sejumlah capaian yang disampaikan antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil.
Baca Juga: Dana Transfer Menyusut, Pemkab Simalungun Tekankan Efisiensi APBD 2026
Data juga mencatat jumlah penduduk Simalungun mencapai 1.067.499 jiwa pada 2025, dengan jumlah aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 15.363 orang.
Sekda menambahkan, secara umum penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik, namun masih memerlukan penyempurnaan melalui masukan dan rekomendasi DPRD.
Pemkab berharap dukungan seluruh pihak agar pelaksanaan pembangunan 2026 berjalan lancar dan mampu meningkatkan daya saing daerah. (RS)