JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2026. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Kalau 300 RDTR bisa terpenuhi, urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa selesai. Dengan integrasi ke OSS, Service Level Agreement (SLA) bisa hanya dua sampai tiga hari,” kata Nusron dalam rapat koordinasi finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jakarta, Senin (22/9).
Saat ini terdapat 646 RDTR, dengan 428 di antaranya sudah terintegrasi OSS. Nusron menargetkan sisanya rampung dalam waktu dekat. Secara nasional, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS.
Hingga September ini, progres RDTR mencatat tambahan 83 dokumen dalam tahap lintas sektor, persetujuan substansi, dan penetapan daerah. Nusron menambahkan, proyek ILASPP yang dibiayai World Bank ditargetkan menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Penyusunan RDTR dilakukan berdasarkan peta dasar Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun ini, BIG menuntaskan peta skala 1:5.000 untuk Jawa dan Kalimantan, setelah sebelumnya menyelesaikan Sulawesi. Pada 2026 giliran Sumatra, lalu Maluku, NTB, dan NTT di 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan RDTR diprioritaskan di pusat-pusat ekonomi. “Di Sulawesi, Jawa bagian utara, atau Sumatra timur seperti Kepri, itu perhatian para investor,” ujarnya.(RS)