MEDAN – Di tengah gempuran tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang semakin cepat dan transparan, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bebas dari diskriminasi dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Penegasan tegas ini ia sampaikan langsung saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah yang digelar secara zoom meeting dari Ruang Rapat Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Senin (27/7/2026).
Dalam forum yang membahas ihwal keluhan dan aspirasi rakyat itu, Sulaiman menekankan bahwa suara masyarakat adalah kompas utama bagi perbaikan birokrasi.
“Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap masukan, keluhan, maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat harus kita jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan,” ujar Sulaiman dalam arahannya.
Lebih dari sekadar formalitas tahunan, Sulaiman menjelaskan bahwa evaluasi pengaduan adalah instrumen vital untuk mengidentifikasi “titik buta” birokrasi yang masih kerap dikeluhkan warga.
Dari hasil evaluasi inilah, pemerintah dapat merumuskan langkah-lahkah perbaikan agar pelayanan menjadi lebih efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan upaya besar Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang gencar melakukan transformasi digital dan kolaborasi.
Baca Juga : Layanan Publik Pemprov Sumut Melejit! Indeks Resmi Naik ke Kategori A-
Salah satu bukti nyata adalah peluncuran aplikasi “Berkah APP” sebagai wadah pelaporan dan evaluasi pelayanan publik, serta program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah yang telah berjalan.
Sulaiman juga mengingatkan bahwa inovasi dan integritas harus berjalan beriringan. “Inovasi itu adalah kemauan untuk mencari solusi. Jika ada masalah di tengah masyarakat, jangan diam, lakukan langkah konkret,” tegasnya saat mengajak para camat membangun budaya inovasi beberapa waktu lalu.
Dengan evaluasi yang berkesinambungan, Pemprov Sumut optimistis kualitas pelayanan publik akan terus meningkat, mampu memenuhi harapan masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari praktik diskriminatif. (Rel)