MEDAN — Kemacetan panjang akibat antrean truk logistik yang mengular di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, kini menjadi pemandangan yang meresahkan warga sekaligus ancaman serius bagi roda perekonomian Kota Medan.
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang melanda sejumlah SPBU di Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya memicu antrean kendaraan bermuatan besar, tetapi juga melumpuhkan distribusi logistik serta aktivitas usaha masyarakat sekitar.
Pantauan di lapangan menunjukkan truk-truk bertonase besar mengantre hingga memakan badan jalan di kawasan SPBU Amplas. Anggota DPRD Kota Medan, Hj Sri Rezeki, yang kerap terjebak kemacetan di kawasan itu dalam beberapa hari terakhir, menyoroti dampak serius yang ditimbulkan.
“Antrean truk logistik dan angkutan umum yang meluber ke bahu jalan ini sangat mengganggu arus transportasi umum serta roda perekonomian masyarakat. Truk bertonase besar mengantre sampai memakan badan jalan, ini yang membuat masalah besar,” ujar politisi PKS dari Dapil IV kemarin.
Kemacetan yang terjadi bukan sekadar gangguan lalu lintas biasa. Jalan Sisingamangaraja merupakan jalur vital yang menjadi gerbang keluar dari Medan menuju Riau hingga Jakarta. Ketika jalur ini tersendat, dampaknya merambat ke seluruh rantai distribusi barang di Sumatera.
Sri Rezeki menengarai kelangkaan solar di SPBU ini dipicu oleh berkurangnya pasokan atau keterlambatan pengiriman dari pihak penyalur.
Selain itu, lonjakan permintaan terjadi akibat disparitas harga pasca kenaikan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter menjadi Rp16.250 per liter, yang membuat banyak pengendara beralih ke produk subsidi seperti Pertalite dan Solar. Fenomena panic buying turut memperburuk penumpukan antrean.
PT Pertamina Patra Niaga sendiri mengakui adanya peningkatan kebutuhan Biosolar di sejumlah koridor logistik utama yang menyebabkan tingginya serapan produk pada beberapa SPBU.
Untuk mengatasinya, Pertamina telah mempercepat distribusi dan melakukan pengiriman BBM dari Terminal BBM Medan selama 24 jam sejak 13 Juni 2026.
Namun kenyataannya, antrean truk masih terjadi di sejumlah SPBU, dengan pasokan yang hanya masuk sekali sehari dibandingkan sebelumnya dua kali sehari.
“Dampak dari kemacetan ini mengganggu sektor ekonomi. Ada pengiriman barang yang terhambat, ada pekerja atau pebisnis yang terjebak kemacetan sehingga menurunkan produktivitas, biaya operasional juga membengkak,” tegas dewan Komisi III ini.
Data di lapangan menunjukkan betapa parahnya situasi ini. Seorang sopir truk bernama Sunardi mengungkapkan, perjalanan Medan-Jakarta yang seharusnya hanya memakan waktu lima hari kini membengkak hingga 10 hari.
Ia harus mengantre berkali-kali dua kali sebelum berangkat dan lima kali lagi selama di perjalanan hanya untuk mendapatkan solar. Pembelian pun dibatasi maksimal 100 liter per pengisian, sementara kuota truk seharusnya 200 liter per hari.
Sri Rezeki mendesak PT Pertamina untuk segera mengevaluasi jalur distribusi dan menambah jaminan pasokan BBM bersubsidi. Legislator tersebut juga meminta pengelola SPBU lebih disiplin menerapkan sistem pelayanan digital seperti QR Code serta memperpanjang jam layanan guna mengurai penumpukan kendaraan.
Warga dan pengguna jalan setempat berharap pengawasan ketat segera dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan roda perekonomian masyarakat tidak terganggu.
Jika tidak segera diatasi, kelangkaan ini bukan hanya akan mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga barang dan melemahkan daya saing ekonomi Sumatera Utara secara keseluruhan. (FD)