MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tak ingin hanya menjadi pengikut arahan pusat. Di bawah komando Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, gebrakan nyata dilakukan dengan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas bersama KPK RI.
Fokus utamanya bukan sekadar seremonial, melainkan aksi “jemput bola” untuk membenahi tata kelola dan memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuntaskan pekerjaan yang belum selesai.
Dalam rapat tindak lanjut yang digelar di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (18/9/2026), Zakiyuddin Harahap memberikan instruksi tegas. Ia meminta seluruh kepala dinas dan camat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Seluruh dinas agar menindaklanjuti arahan KPK RI. Segera selesaikan pekerjaan yang belum tuntas, atau jika ada masalah segera perbaiki dan jangan diulangi,” tegasnya di hadapan Pj. Sekda Erfin Fachrurrazi dan seluruh pejabat struktural.
Poin menarik dari rapat ini adalah penekanan pada kualitas pelayanan publik. Zakiyuddin menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait administrasi.
Ia menegaskan, memudahkan urusan warga adalah kewajiban mutlak, bukan menunggu perintah kementerian.
“Memang kewajiban kita untuk selalu memudahkan masyarakat. Banyak warga masih mengeluh,” ujarnya.
Lebih jauh, ia memberikan contoh konkret soal lampu jalan. Menurutnya, pembenahan infrastruktur dasar harus dilakukan secara proaktif.
“Lampu jalan itu kewajiban kita. Nggak pun dia melapor, ya memang harus dibenahi,” ujarnya, menekankan bahwa kepekaan terhadap kebutuhan warga adalah kunci.
Salah satu agenda krusial yang dibahas adalah percepatan pembebasan lahan untuk proyek saluran air (riol) di Jalan Letda Sujono.
Kementerian PU telah menyiapkan anggaran untuk riol sepanjang hampir 1 kilometer. Zakiyuddin meminta jajarannya “menjemput bola” agar anggaran tersebut tidak dialihkan ke daerah lain.
“Jangan sampai Kementerian PU tidak mau lagi atau anggarannya dialihkan. Kita harus cepat jemput bolanya,” tegasnya.
Ia memastikan anggaran pembebasan lahan dari Pemko Medan telah tersedia dan menargetkan pembayaran selesai bulan ini, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai tahun depan untuk mengatasi banjir di kawasan ujung tol.
Sebagai puncak acara, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen ini memuat tujuh poin sakti yang mengikat seluruh pejabat, mulai dari Sekda hingga camat.
Poin-poin tersebut meliputi: transparansi anggaran berbasis SIPD RI, koreksi anggaran tidak efektif, objektivitas pokok pikiran DPRD, hingga pengadaan barang/jasa yang bebas dari praktik “pengaturan pemenang” dan suap.
Pemko Medan juga berkomitmen menindaklanjuti temuan BPK/BPKP secara berkala setiap bulan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemko Medan serius ingin membersihkan tata kelola. Bukan hanya sekadar wacana, tetapi aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. (Rel)