MEDAN – Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025-2029 resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, kemarin. Pengesahan ini ditandatangani langsung oleh Walikota Medan, Bobby Nasution, dan pimpinan DPRD Medan.
Meski menyatakan dukungan penuh, Fraksi Gerindra DPRD Medan menyampaikan sejumlah catatan kritis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan dalam lima tahun ke depan. Kritik dan saran tersebut disampaikan secara lugas oleh Ketua Fraksi Gerindra, Tia Ayu Anggraini.
Berikut adalah poin-poin utama sorotan Fraksi Gerindra:
1. Pariwisata & Tata Kota
Gerindra mendorong pembenahan serius seluruh sektor pariwisata. Mulai dari peningkatan kualitas hotel, penyediaan lokasi event strategis, promosi budaya lokal yang rutin, hingga dukungan pada UMKM. Tujuannya agar Medan menjadi kota yang maju, tertata, dan nyaman untuk ditinggali maupun dikunjungi.
2. Pendidikan & Kesehatan
Dua sektor ini harus menjadi fokus utama dengan penekanan pada pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas guru, dan pelayanan kesehatan yang menyeluruh untuk meningkatkan daya saing SDM dan mengantisipasi pengangguran.
3. Peningkatan PAD
Pemko Medan didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
4. Penegakan Hukum & Keamanan
Tia Ayu secara khusus menyoroti maraknya aksi kriminalitas (seperti begal dan pencurian), pungli (pungutan liar), dan parkir liar.
Ia menuntut tindakan tegas untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, pengusaha, dan investor. “Oknum-oknum tersebut mengakibatkan kerugian dan ketakutan,” tegasnya.
Dengan disahkannya RPJMD ini, harapan besar agar pembangunan Medan ke depan bisa lebih tepat sasaran, efektif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat pun dibebankan pada eksekusi Pemko Medan. (FD)