MEDAN – Rakyat Medan masih memilih naik pesawat ke Malaysia hanya untuk berobat. Ironis? Fraksi PSI DPRD Kota Medan menyebut ini alarm merah sistem kesehatan kota.
Dalam rapat paripurna Drama House, kemarin, PSI melancarkan kritik membara sistem kesehatan Medan darurat perbaikan total!
Rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, dipimpin Ketua DPRD Drs. Wong Cun Sen bersama wakilnya Rajudin Sagala, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas serta Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap pun ikut menyimak. Namun jawaban kepala daerah atas Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dinilai Fraksi PSI “masih umum, abstrak, dan tidak menyentuh akar masalah.”
Hendri John Hutagalung juru bicara fraksi, menuntaskan fakta pahit tanggapan kepala daerah belum menjawab persoalan utama.
“Warga Medan masih ramai-ramai berobat ke Malaysia. Itu bukti nyata kualitas layanan kita tertinggal,” ujarnya.
Fenomena eksodus kesehatan ke negeri jiran bukan sekadar gosip. Menurut PSI, ini indikator sistem yang gagal memberikan rasa aman, cepat, dan terjangkau.
Beda tipis antara pasien BPJS, UHC, dan umum? Parahnya, masih terjadi di banyak faskes. PSI menduga ada praktik layanan yang didiamkan, pengawasan tumpul, bahkan oknum yang kebal hukum.
Tak cukup di situ, infrastruktur dasar pun amburadul. “Ambulans di setiap puskesmas saja belum terealisasi. Puskesmas pembantu banyak yang mangkrak. Ini bukan masalah anggaran semata, tapi prioritas dan hati nurani,” tegas Hendri.
Fraksi PSI menagih sistem pengaduan terintegrasi. Masyarakat butuh saluran aduan yang cepat, jelas, dan tidak berbelit. Tanpa koordinasi kuat dengan aparat penegak hukum, celah malpraktik dan diskriminasi layanan akan terus tumbuh subur.
Solusi yang didorong PSI:
1. Bangun sistem pengaduan kesehatan berbasis digital dan terintegrasi dari puskesmas hingga rumah sakit.
2. Penegakan hukum tegas untuk pelayanan yang membeda-bedakan pasien.
3. Realisasi ambulans di setiap puskesmas dalam waktu terukur.
4. Percepatan pembangunan puskesmas pembantu di daerah padat penduduk.
Meski kritis, Fraksi PSI menyatakan setuju pembahasan ranperda dilanjutkan ke tahap berikutnya. Mereka ingin perubahan, bukan sekadar wacana.
“Kami tidak ingin rakyat terus menjadi korban sistem yang sakit. Sudah saatnya Medan punya sistem kesehatan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan,” pungkas Hendri.
Jika sampai 2026 warga Medan masih memilih Malaysia, itu bukan lagi pilihan, tapi keputusasaan. DPRD dan Pemko Medan, mana bukti kalian!! (FD)