Metro  

Bobby Buka Suara Soal Rumah Kepala OPD Digeledah KPK: Inspektorat Sudah Lapor, Kaitan Balai Jalan TA 2023

Bobby Nasution didampingi Faisal Hasrimy yang merehabilitasi RS Thomsen. (Kominfo Sumut Dok)
Bobby Nasution didampingi Faisal Hasrimy yang merehabilitasi RS Thomsen. (Kominfo Sumut Dok)

MEDAN — Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution membenarkan rumah seorang kepala OPD di Pemprov Sumut digeledah KPK. Bobby menyebut informasi itu diperoleh dari Inspektorat.

“Inspektorat melaporkan bahwa rumah salah satu mantan Kadis PU yang kini menjabat kepala OPD lain digeledah KPK. Itu berkaitan dengan kegiatan di PU,” ujarnya di sela kunjungan Menko PMK Sugiono di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).

Bobby menjelaskan, penggeledahan terkait kegiatan di Balai Jalan dan provinsi. Anggaran yang disorot masuk TA 2023.

“Kegiatan itu di Balai Jalan dan berhubungan dengan provinsi. Anggarannya TA 2023,” tegasnya. Ia tidak menyebut nama kepala OPD maupun rincian kegiatan. Inspektorat, menurut Bobby, sudah menyampaikan laporan awal.

BACA JUGA  Medan Pecah Telur! Pembangunan Stasiun Induk CNG Pertama Dimulai, Dukung Industri dan Kurangi Emisi

Sorotan publik wajar muncul. Kasus ini menyentuh dua hal: mantan Kadis PU yang kini di OPD lain dan kegiatan Balai Jalan TA 2023.

Baca Juga : KPK Sisir 6 Lokasi Korupsi Jalan Sumut: Rumah Eks Kadis PUPR Mulyono hingga Dua Kantor BBPJN

Artinya, penelusuran tidak berhenti pada jabatan saat ini, tetapi juga jejak anggaran lama. Pertanyaan yang menunggu jawaban proyek apa, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kaitannya dengan dokumen yang dicari KPK? Bobby belum menguraikan.

BACA JUGA  Bobby Nasution Harap Hari Sepeda Dunia Jadi Momentum Masyarakat Gemar Berolahraga

Dalam tata kelola, penggeledahan rumah pejabat adalah sinyal serius. Ia menunjukkan penegakan hukum dapat menelusuri arsip, dokumen, dan bukti transaksi yang tak tampak di laporan resmi.

Namun, penggeledahan bukan vonis. Praduga tak bersalah tetap berlaku. Yang perlu dikawal: akuntabilitas anggaran, kepatuhan prosedur, dan transparansi proyek. Jika benar menyangkut Balai Jalan TA 2023, publik berhak tahu apakah ada temuan audit atau rekomendasi Inspektorat.

Bobby memastikan Pemprov Sumut kooperatif. Pernyataannya menegaskan Inspektorat aktif melaporkan perkembangan. Kini publik menunggu KPK memperjelas status, objek, dan pihak yang dimintai keterangan.

BACA JUGA  Tok! Warga Medan Barat Bisa Lunas PBB Tanpa Denda, Cuma 2 Hari!

Isu ini relevan karena menyangkut uang rakyat dan infrastruktur. Jangan berhenti di kabar “rumah digeledah”. Kunci berikutnya: proyek apa di Balai Jalan TA 2023, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana Inspektorat menelusuri?

Jawaban itu menentukan apakah kasus ini hanya riak atau babak baru penataan anggaran Sumut. (FD)