Metro  

Warga Medan, Sudah Tahu 8 Mata Pajak Daerah Ini? Bukan Cuma PBB!

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN – Banyak warga Kota Medan menikmati fasilitas kota setiap hari, tetapi belum sadar ada 8 mata pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikelola Bapenda Kota Medan.

Pajak ini bukan sekadar pungutan, melainkan modal pembangunan, perbaikan fasilitas umum, dan peningkatan pelayanan publik.

Apa saja 8 mata pajak daerah Kota Medan?

1. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan): dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan bangunan, seperti rumah, ruko, hingga tanah kosong.

2. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan): muncul saat seseorang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, misalnya jual beli, hibah, atau warisan sesuai ketentuan.

BACA JUGA  Bobby Nasution Beri Tenggat 6 Bulan ke Dirut Baru Bank Sumut: "Kalau Tak Bisa Dikonsolidasi, Gilas Saja!"

3. Pajak Restoran: dikenakan atas makanan dan minuman yang disediakan restoran atau usaha sejenis. Saat makan di restoran, ada pajak daerah yang dipungut sesuai aturan.

4. Pajak Hiburan: berlaku atas jasa penyelenggaraan hiburan, seperti karaoke, pertunjukan, dan kegiatan hiburan lain yang menjadi objek pajak.

Baca Juga : Warga Medan Serbu Layanan Pajak Keliling, Rp615 Juta PBB Ludes dalam Dua Pekan !

5. Pajak Hotel: dikenakan atas jasa penyediaan akomodasi, seperti hotel, penginapan, dan tempat sejenis.

BACA JUGA  Komisi 1 DPRD Medan Minta Penambahan Mesin ADM

6. Pajak Reklame: pajak atas penyelenggaraan reklame untuk mempromosikan produk, jasa, atau usaha, seperti billboard, baliho, spanduk, dan videotron.

7. Pajak Parkir: dikenakan atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, seperti area parkir pusat perbelanjaan dan tempat usaha.

8. ABT (Air Bawah Tanah): pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah, misalnya air sumur bor untuk kegiatan usaha.

Kenapa penting? Karena pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan Kota Medan. Hasilnya mendukung pembangunan, meningkatkan fasilitas umum, dan memberi pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

BACA JUGA  Bupati Simalungun Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sumut, Tegaskan Komitmen Transparansi

Dengan mengenali objeknya, warga bisa lebih sadar saat bertransaksi, membuka usaha, atau memanfaatkan layanan tertentu.

Jadi, mengenali 8 mata pajak ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga cara warga Medan ikut menjaga kota tetap berkembang.

Sudah tahu yang mana yang pernah Anda temui? Catatan: tarif dan ketentuan teknis mengikuti regulasi yang berlaku. (FD)