MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution kembali mencuri perhatian. Kali ini bukan soal infrastruktur, melainkan kebijakan berani melarang aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemprov Sumut menggunakan rokok elektrik atau vape.
Larangan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026.
Yang menarik, kebijakan ini bukan hanya diapresiasi Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, tetapi juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Menurut Hinca, larangan vape adalah langkah preventif cerdas yang jarang terpikirkan daerah lain.
“Langkah pencegahan seperti ini perlu dukungan. Pemerintah harus hadir melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman narkoba. Lingkungan pemerintahan juga harus jadi contoh,” tegas Hinca.
Bobby tidak main-main. Ia meminta bupati dan wali kota se-Sumut mengawasi penerapan aturan ini di daerah masing-masing.
Bagi Bobby, vape bukan sekadar gaya hidup. Cairan rokok elektrik kerap disalahgunakan sebagai media penyamaran zat narkotika. Jika dibiarkan, ASN bisa menjadi pintu masuk peredaran gelap narkoba di lingkungan pemerintahan.
“Yang penting, kebijakan ini dijalankan konsisten dan diawasi. Jangan sampai aturan hanya tertulis di atas kertas. Sosialisasi juga diperlukan agar seluruh aparatur memahami tujuannya,” ujar Hinca.
Hinca bahkan mendorong agar instruksi gubernur ditingkatkan menjadi produk hukum daerah atau Perda. Tujuannya jelas pengawasan lebih ketat dan sanksi disiplin bagi pelanggar.
“Saya apresiasi dan dukung penuh langkah Gubsu, BN larang ASN sentuh vape,” tambahnya.
Kebijakan ini menjadi pembeda. Di saat banyak daerah sibuk dengan penindakan setelah kejadian, Bobby memilih menutup celah sejak awal.
Lingkungan pemerintahan pun dituntut menjadi teladan, bukan sekadar pengawas. Apakah daerah lain akan menyusul? Kita tunggu aksinya. (Rel)
