Metro  

Bukan Cuma Solar Dimodifikasi: 72.519 Liter BBM Disalahgunakan, Pompa SPBU di Sergai Ikut Dicurangi

Kabid Humas Polda Sumut dan Dir Reskrimsus paparkan ungkapan hasil kecurangan pendistribusian BBM. (Ist)
Kabid Humas Polda Sumut dan Dir Reskrimsus paparkan ungkapan hasil kecurangan pendistribusian BBM. (Ist)

MEDAN – Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Polres jajaran membongkar lima kasus penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM pada 21–25 Oktober 2026.

Enam orang ditetapkan tersangka. Total BBM tercatat 72.519,3 liter: 35.785,1 liter Pertalite, 35.158,3 liter Solar, dan 1.575,8 liter Pertamax. Pengungkapan ini bagian Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri.

Yang membedakan dari pemberitaan lain: selain kendaraan dimodifikasi, penimbunan, dan penjualan kembali, penyidik menemukan dugaan kecurangan takaran mesin pompa di SPBU Suka Damai, Sei Bamban, Serdang Bedagai. Dua tersangka: DS (manajer) dan H (supervisor). Kasus ini masih didalami.

BACA JUGA  Bobby Nasution Pimpin Perlawanan Fiskal: Perjuangkan Kepastian TKD 2027 untuk Daerah Bencana Sumut

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyebut lima laporan polisi terdiri dari dua perkara Ditreskrimsus dan tiga Polres jajaran.

Dirreskrimsus Kombes Pol Irfan Rifai menjelaskan modus pelaku hampir seragam: mobil dimodifikasi untuk mengangkut BBM, lalu ditimbun dan dijual kembali. “Satu perkara di Sergai berkaitan dugaan perubahan takaran mesin pompa SPBU,” ujarnya.

Baca Juga : Krisis Distribusi BBM di Medan: Saat Antrean Mengular, Manajemen Pertamina Dipertaruhkan

Rincian lokasi: Percut Sei Tuan, 2.000 liter Solar subsidi via mobil boks modifikasi; Tapanuli Selatan, 870 liter Pertalite via Toyota Avanza modifikasi di Desa Bange; Tebing Tinggi, 390 liter Solar di Desa Limbong, Dolok Merawan; Tapanuli Tengah, 234 liter Pertalite via Suzuki Carry berjeriken di Jalan Lintas Sibolga–Padangsidimpuan, Pandan.

BACA JUGA  Chelsea Ditahan Hull City 2-2, Liverpool Gagal Menang di Anfield

Tersangka dijerat Pasal 55 UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU No. 6/2023, serta Pasal 8 ayat (1) huruf b dan/atau c jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Polda Sumut menegaskan penanganan berlanjut untuk mendalami peran tersangka, modus, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

BBM bersubsidi adalah rantai publik. Jika takaran pompa bisa dicurangi, kerugian bukan hanya negara, tetapi konsumen. Pengawasan SPBU, izin niaga, dan distribusi wajib diperketat.

BACA JUGA  Bobby Nasution Fokuskan Pemulihan Pascabencana Sumut, Targetkan Korban Kembali ke Rumah Sebelum Ramadan

Publik berhak tahu siapa pihak lain yang mungkin menikmati rantai gelap ini. Ikuti perkembangan kasus ini bukan hanya soal liter, tapi soal keadilan energi. (FD)